alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

AMIWB Sebut 80% Calon Kepala Desa Petahana di Wajo Tak Memenuhi Syarat

M Reza Pahlevi
AMIWB Sebut 80% Calon Kepala Desa Petahana di Wajo Tak Memenuhi Syarat
AMIWB mendesak Inspektorat mengeluarkan hasil audit riil kepala desa di Wajo yang kembali mencalonkan. Sebab mereka menduga, ada yang tidak memenuhi syarat. Foto: Ilustrasi

WAJO - Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB), mendesak Inspektorat merilis data riil hasil audit keuangan seluruh kepala desa. Desakan ini dilakukan AMIWB jelang pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Wajo yang digelar 4 Desember mendatang.

Menurut Ketua AMIWB, Herianto Ardi, desakan tersebut tak lepas dari salah satu syarat pencalonan bagi kepala desa petahana atau yang masih menjabat, yakni melampirkan surat bebas temuan dari inspektorat. Surat bebas temuan dari inspektorat tersebut merupakan syarat mutlak bagi calon kepala desa petahana.

Herianto yakin, jika inspektorat merilis data riil hasil audit keuangan seluruh kepala desa, maka 80 persen petahana akan gugur untuk kembali maju sebagai calon kepala desa.



"Kami yakin akan banyak incumbent yang akan gugur, jika inspektorat mau tegas membuka hasil audit di setiap desa. Kami akan kawal itu," tutur Herianto.

Keyakinan Herianto itu didasari dugaan penyalahgunaan ADD dan dana desa oleh oknum kepala desa di Kabupaten Wajo. Penyalahgunaan itu kata dia disebabkan lemahnya supremasi hukum terkait penanganan kasus korupsi. Sehingga membuat kepala desa lolos dari jeratan hukum.

"Kami akan kawal dari hilir sampai hulu, kalau tidak bisa tertib administrasi, bagaimana ke depannya jika sudah menjadi kepala desa. Miniatur pembangunan di setiap daerah berada di desa, jika daerah ingin maju maka kawal kepala desanya," tegas Herianto.

Menanggapi itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Wajo, M Arif memastikan bahwa hasil audit yang telah dikeluarkan inspektorat dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP), merupakan hasil yang riil.

"Semua hasil audit yang dikeluarkan inspektorat dalam bentuk LHP, para pemeriksa sudah yakin dengan hasilnya pada saat memeriksa dan mereka memeriksa dokumen keuangan dan fisik di lapangan. Yang diberikan pernyataan bebas temuan adalah incumbent yang telah menyelesaikan temuannya sesuai LHP inspektorat," jelasnya.

Arif meyakinkan, hasil audit yang telah dikeluarkan inspektorat melalui pemeriksa auditor sudah sesuai LHP. Namun, jika masyarakat menemukan fakta ada petahana yang mencoba bermain dengan auditor, segera laporkan ke inspektorat dan penyelenggara Pilkades.

"Saya selaku inspektur mempercayai hasil pemeriksaan auditor sesuai LHP, tapi kalau kita menemukan fakta, ada calon incumbent yang melakukan kongkalikong dengan pemeriksa, silahkan laporkan langsung ke saya bukti-bukti datanya atau langsung masukkan surat pengaduan ke tim seleksi Kades, atau ke bupati/wakil bupati kita akan periksa yang bersangkutan," pungkasnya.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook