alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Maju di Pilkada 2020, Petahana Tak Boleh Mutasi Pejabat Setelah 7 Januari

Joni Lembang
Maju di Pilkada 2020, Petahana Tak Boleh Mutasi Pejabat Setelah 7 Januari
Calon kepala daerah petahana diimbau tidak melakukan mutasi setelah 7 Januari 2020. Foto: Ilustrasi

TANA TORAJA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja mengingatkan calon kepala daerah dari kalangan petahana, agar tak sembarang melakukan mutasi pejabat.

Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja, Rizal Randa mengatakan, calon bupati dari kalangan petahana tidak boleh melakukan mutasi pejabat dalam waktu enam bulan, sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

"Kepala daerah atau bupati yang ingin maju lagi di pilkada 2020 tidak boleh seenaknya melakukan pergantian atau memutasi pejabat. Ada aturan yang harus ditaati calon petahana," ujar Rizal di Makale, Senin (25/11/2019).



Rizal mengatakan, larangan bagi calon petahana tidak boleh sembarangan melakukan mutasi pejabat diatur dalam pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam pasal 71 ayat 2, dinyatakan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota, dilarang melakukan pergantian pejabat sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Sesuai jadwal tahapan pilkada Kabupaten Tana Toraja 2020, penetapan pasangan calon oleh KPU setempat dilakukan tanggal 8 Juli 2020.

"Jadi, sesuai UU nomor 10 tahun 2016, calon petahana melakukan mutasi pejabat tidak boleh lewat dari tanggal 7 Januari 2020," jelas Rizal.

Bagi kepala daerah yang melakukan mutasi pejabat dengan melanggar UU tersebut, menurut Rizal, ada sanksi yang sudah diatur pada pasal 71 ayat 5.

Dalam pasal 71 ayat 5 itu menyatakan, dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau kabupaten dan kota.

"Sudah jelas sekali sanksinya dalam pasal 71 ayat 5 bagi petahana yang melakukan mutasi pejabat yang melanggar UU Pilkada nomor 10 tahun 2016. Yang bersangkutan akan dibatalkan sebagai calon," jelasnya.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook