alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Dewan Sulsel Terima RKA OPD Lama Sebelum Dilebur

Muhaimin Sunusi
Dewan Sulsel Terima RKA OPD Lama Sebelum Dilebur
Anggota Dewan di DPRD Sulsel menyoroti draf Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilebur. Pasalnya, dewan menerima RKA dari OPD lama, bukan OPD baru yang sudah dilebur. Foto : SINDOnews/Doc

MAKASSAR - Anggota Dewan di DPRD Sulsel menyoroti draf Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilebur. Pasalnya, dewan menerima RKA dari OPD lama, bukan OPD baru yang sudah dilebur.

"Di dalam Perda kan ada OPD yang digabung. Tapi kami menerima RKA OPD yang lama. Bisa saja, ada dua OPD yang lama ini dibahas di dua komisi yang berbeda. Nah ini kan bisa jadi tumpang tindih nantinya," ungkap anggota Fraksi Partai Golkar, Rahman Pina dalam rapat lanjutan pembahasan kota keuangan dan Ranperda tentang APBD 2020, Senin (25/11/2019).

Rahman Pina mempertanyakan keputusan Pemprov Sulsel yang mengacu kepada struktur OPD lama. Padahal kata Dia, DPRD dan Pemprov sudah sepakat mempercepat pengesahan struktur OPD baru.



"Saya ingin ada kejelasan status OPD dari perda yang baru. Karena ini akan menjadi alasan kita lakukan pembahasan di tingkat komisi dan Pokja," tambah anggota Fraksi PPP, Sugiarti Mangun Karim.

Sebelumnya, DPRD Sulsel dan Pemprov menggelar rapat paripurna sebagai bentuk kesepakatan mengubah struktur pemerintahan di Pemprov pada (1/11) lalu. Persetujuan ini tertuang dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam nomenklatur struktur yang baru, sejumlah perangkat daerah berubah. Ada juga yang dilebur, ada pula yang tetap. Perangkat daerah yang dilebur, antara lain Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi Dinas Ketahanan Pangan. Dan Kemudian Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook