Kepala OPD Tak Mampu Kerjasama dengan Bupati dan Wakil Bupati Diminta Mundur

TANA TORAJA - Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung mempersilahkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tana Toraja, yang tidak bisa bekerjasama mundur dari jabatannya.

Hal itu dilontarkan Theofilus Allorerung saat rapat evaluasi dan pemaparan rencana kerja anggaran (RKA) tahun 2021 di gedung Tammuan Mali, Senin, (2/3/2021).

"Tidak apa-apa kalau ada Kepala OPD yang tidak mau bekerjasama dengan kami. Silahkan ajukan pengunduran diri," tegas Theofilus.



Dia mengatakan, sebagai bupati dirinya bersama wakil bupati Zadrak Tombeg mendelegasikan ke pimpinan OPD kewenangan menyusun rencana program sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD. Kepala OPD juga harus mampu memaparkan perencanaan program tersebut serta hasil yang akan dicapai dari program tersebut.

Apabila ada Kepala OPD yang tidak mampu memaparkan maupun menjelaskan program yang sudah direncanakan itu, maka program tersebut akan dialihkan ke kegiatan lain. Begitu juga, meski Kepala OPD mampu menjelaskan programnya, namun jika Bupati dan Wakil Bupati menilai program itu tidak ada manfaatnya, maka kewenangan bupati dan wakil bupati mengalihkan program itu ke kegiatan yang lebih bermanfaat untuk daerah dan masyarakat Tana Toraja.

"Ini kami tegaskan untum memastikan semua OPD serius dalam bekerja. Jika ada OPD tidak senang dengan bupati dan wakil bupati, senangilah tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur sipil negara," jelas Theofilus.

Wakil Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg yang juga hadir dalam evaluasi RKA OPD tahun 2021 berharap agar masing-masing OPD menyusun RKA dengan baik. Kebijakan perencanaan dalam RKA sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. Sehingga pelaksanaannya nanti akan lebih mudah dan terarah.



"Saya akan banyak jalan memantau kinerja OPD untuk kemajuan daerah ini. Bukan saya tukang jalan," kata Zadrak.