TOPIK TERPOPULER

Kajari dan Pemkab Luwu Gagas Lomba Keterbukaan Informasi Publik SKPD

Chaeruddin
Kajari dan Pemkab Luwu Gagas Lomba Keterbukaan Informasi Publik SKPD
Kajari Luwu, Erny Veronica Maramba di ruang BKPSDM Luwu, Senin (1/3/2021). Foto: SINDOnews/Chaeruddin

LUWU - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu, Erny Veronica Maramba menggagas lomba keterbukaan informasi publik (KIP) antara SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu tahun ini.

Lomba KIP juga pernah digelar Kajari bersama Pemkab Luwu tahun lalu di tingkat desa. Ada 207 desa di Kabupaten Luwu yang ikut terlibat dalam lomba tersebut.

Baca juga: Kejari Luwu Tangani 15 Kasus Korupsi Selama Tahun 2020

"Kita bisa lihat output dari lomba KIP desa yang lalu, makanya kita dorong agar keterbukaan informasi publik juga berjalan di SKPD, kecamatan dan keluarahan," ujarnya saat memimpin rapat di ruang BKPSDM Luwu, Senin (1/3/2021).

Plt Sekda Luwu, Sulaiman menyambut baik program tersebut. Sekda mengaku berulang kali melakukan rapat untuk mematangkan lomba KIP yang akan dilaksanakan tahun ini.



"Kita sementara menyiapkan kerangka acuan kerja untuk lomba KIP. Apa yang menjadi usulan ini, wajib ditindaklanjuti, makanya kita matangkan persiapannya," ujarnya.

Baca juga: Kajari Luwu Komitmen Penegakan Hukum Bersih dari KKN

Sementara itu, Sekretaris BKPSDM, Ahkam Basmin menyambut positif inisiatif Kajari Luwu melakukan pembinaan kepada SKPD melalui lomba KIP.

Sebagai panitia pelaksana kegiatan ini, Ahkam meminta persiapan maksimal dari setiap OPD untuk pelaksaan lomba KIP tahun 2021.

"Kami di BPKSDM siap untuk melaksanakan lomba ini, hal ini juga tentu akan ditindaklanjuti oleh OPD lain," ujarnya dalam rapat itu.



Baca juga: 3 Orang Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah Gratis

Dengan diterapkannya KIP ini, sejumlah pihak berharap Pemkab Luwu baik di tingkat desa maupun OPD atau Kabupaten, benar-benar mengimplementasikan keterbukaan informasi publik ke masyarakat.

"Jangan hanya jadi slogan atau sekadar ikut serta karena yang adakan adalah lembaga penegak hukum, yang dorong adalah kejaksaan," ujar salah seorang aktivis.



(luq)

preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!