alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

ACC Desak Kejati Sulsel Respon Perintah DPR Tangkap Imelda Obey

Sri S Syam
ACC Desak Kejati Sulsel Respon Perintah DPR Tangkap Imelda Obey
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding saat bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin. DPR RI sendiri telah memerintahkan Kejati Sulsel menangkap Imelda Anton Obey lantaran diduga kerap melakukan permufakatan jahat dan intimidasi ke sejumlah kepala daerah

MAKASSAR - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Dr Firdaus Dewilmar didesak segera merespon perintah Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) untuk mengusut dan menangkap pengusaha alat kesehatan (Alkes) asal Makassar, Imelda Anton Obey.

Direktur Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun, mengatakan Kajati tidak boleh menutup diri dari informasi public terkait dugaan pengaturan alkes sebagaimana disampaikan oleh anggota DPR RI, Sarifuddin Sudding di pemberitaan media.

"Kajati Sulsel jangan menutup diri dan seolah olah berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ayo kita tantang transparan untuk buka-bukaan terkait dugaan pengaturan alkes tersebut," tegas kadir kepada KORAN SINDO, Rabu (27/11/2019)



Menurut Kadir, jika indikasi dugaan tersebut telah mencuat dan telah disampaikan secara terang-terangan oleh Komisi III DPR RI, maka wajib kiranya penyidik Tipikor Kejati Sulsel untuk turun tangan.

"Kami mendesak kejaksaan tinggi agar melakukan tindakan penyelidikan terhadap dugaan pengaturan proyek alkes di Sulsel yang diduga dilakukan oleh Imelda obey sebagaimana disampaikan oleh anggota DPR RI 3," tambah Kadir.

Sebelumnya anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding memerintahkan Kejati Sulsel menangkap Imelda Anton Obey lantaran diduga kerap melakukan permufakatan jahat dan intimidasi ke sejumlah kepala daerah.

"Kami sudah perintahkan, agar Kejati segera memproses hukum dan tangkap yang bersangkutan (Imelda_red)," tegas anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding kepada SINDOnews, Senin (25/11/2019), lalu.

Menurut Sarifuddin, terungkapnya sepak terjang Imelda berawal dari kinerja Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan TP4 Daerah (TP4D) yang dibentuk masa Jaksa Agung HM Prasetyo, kerap dimanfaatkan oleh oknum jaksa untuk mencari keuntungan pribadi alias memeras pejabat.

Bersamaan intimidasi oknum jaksa tersebut, lanjut Sarifuddin, nama Imelda pun mencuat, disinyalir sebagai peluncur agar kerja-kerja pemerasan berjalan lancar. Imelda diketahui dekat dengan Jaksa Agung HM Prasetyo yang sebelumnya menjabat.

Lantaran kedekatan itu, dimanfaatkan untuk melakukan pemerasan, intimidasi, manipulasi alkes serta tindak permufakatan jahat lainnya.  Selama HM Prasetyo menjabat, Imelda juga tidak tersentuh hukum. "Kami juga sudah memerintahkan agar TP4D dibubarkan!," tegas Sarifuddin.

Data SINDOnews, sepak terjang Imelda dalam manipulasi alkes diantaranya pada pengadaan alat kesehatan (Alkes) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pangkajene dan Kepulaan.

Kasus ini pernah ditangani Kejati Sulsel dan menetapkan sejumlah tersangka, diantaranya seorang broker Dokter Susanto Cahyadi (diduga perpanjangan tangan Imelda_red), Pejabat Kasubag di Dinas Kesehatan Pemkab Pangkep, berinisial SL dan satu perusahaan koorporasi berinisial AS sebagai tersangka dan pelaku kejahatan korupsi alkes Pangkep.

Modus yang dilakukan para tersangka adalah mengatur perusahaan pemenang untuk melakukan pemasokan langsung alkes, dan menggelembungkan harga perkiraan sementara (HPS) sejumlah alkes.

Kejati saat itu mengusut kasus ini dengan sejumlah dugaan perbuatan melawan hukum, tidak hanya sebatas korupsi semata namun juga dugaan manipulasi/pemalsuan merk alat kesehatan yang diadakan.

Merk alat kesehatan yang diduga dipalsukan itu berasal dari perusahaan asal Jerman. Adapun manipulasi merk yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat yaitu berupa membuat merk dengan cara disablon.

Sayangnya kasus ini terhenti saat Jaksa Agung Muda (JAM) Intel Kejagung, Jan Maringka membebaskan tersangka dan menghentikan kasus tersebut di hari pertama menjabat Kajati Sulsel pada Jumat 24 Februari 2017 lalu.

Kasus alkes ini pun dilupakan, membuat Imelda Obey kembali bisa leluasa melancarkan aksinya di berbagai daerah, sebut saja pada lelang proyek alkes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji sebesar Rp 23.659.000.000.

Imelda Obey dan Direktur RSUD Haji Makassar diduga melakukan konspirasi permufakatan untuk memuluskan proyek yang seharusnya e-catalog menjadi lelang.
Peran anak Anton Obey itu diungkapkan KPA, yang juga menjabat Wakil Direktur RSUD Haji Makassar, Ahdy Syafar.

Imelda Obey diketahui adalah bagian dari PT. Naura Permata Nusantara. Salah satu perusahan pemenang tender Alkes di berbagai daerah di Sulsel.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook