alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

PNS Dokter dan Guru Tidak Dapat TPP Tahun Depan

Vivi Riski Indriani
PNS Dokter dan Guru Tidak Dapat TPP Tahun Depan
Tambahan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar siap diterapkan tahun depan. Foto : SINDOnews/Ilustrasi

MAKASSAR - Tambahan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar siap diterapkan tahun depan.

Alokasi anggaran yang diusul pemkot pada APBD 2020 kurang lebih Rp300 miliar. Namun, besaran alokasi dana tersebut tidak mengakomodir TPP untuk tenaga guru dan dokter yang berstatus PNS.

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Iswadi Padasi menyampaikan pemkot saat ini belum mengalokasikan anggaran khusus untuk TPP guru dan dokter.



Pertimbangannya, kemampuan keuangan daerah yang belum mencukupi. Belum lagi, tenaga guru sudah memiliki tunjangan sertifikasi, sedangkan dokter juga mendapatkan tunjangan medik di luar gaji pokok yang mereka terima tiap bulan. “TPP guru dan dokter untuk sementara belum karena kan mereka sudah ada tunjangan tersendiri," kata Iswadi, saat ditemui di Kantor DPRD Kota Makassar, kemarin.

Menurut dia, penerapan TPP khusus untuk tenaga guru dan dokter masih perlu dikaji dengan melihat kondisi keuangan daerah. Apalagi, pembayaran TPP murni dibebankan kepada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar.

Namun, kata Iswadi, tidak menutup kemungkinan kedepan pemkot akan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran TPP di tahun akan datang. “Tidak menutup kemungkinan kalau PAD kita besar seperti DKI Jakarta sampai Rp2 triliun kenapa tidak, malah lebih baik kita sejahterakan pegawainya kita karena kinerja sudah bagus," ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Irwan Adnan tidak mempermasalahkan soal pembayaran TPP yang dibebankan sepenuhnya kepada PAD.

Olehnya itu kedepan pihaknya akan mengoptimalkan seluruh tim yang dia punya untuk menggenjot PAD Kota Makassar. Apalagi, target PAD pada APBD 2020 mendatang naik Rp100 miliar dibandingkan tahun ini menjadi Rp1,74 triliun. “Kedepan kita kan mengoptimalkan tim kita dengan baik. Jadi, mau tidak mau kita harus bekerja ekstra apalagi target kita naik Rp1,74 triliun," bebernya.

Meski begitu, Irwan mengaku optimistis bisa mencapai target. Pasalnya, program optimalisasi pendapatan melalui sistem online bersama Tim Korsupgah KPK RI terus digenjot. “Insya Allah kita optimis, apalagi inikan nanti dimulai Januari," singkatnya.

Diketahui, berdasarkan peta alokasi anggaran sementara, besaran TPP untuk jabatan Sekretaris Daerah Makassar mencapai Rp56,92 juta per bulan, Asisten Rp22,7 juta, Staf Ahli Rp18,52 juta, Kepala Badan/Kepala Dinas Rp22,7 juta, Kepala Bagian Rp16,29 juta.

Sedangkan, Kepala Sub Bagian Rp9,53 juta, Sekretaris Rp14,81 juta, Kepala Bidang Rp11,46 juta, Camat Rp16,29 juta, Sekretaris Camat Rp11,45 juta, Kepala Subbagian Perencana dan Keuangan Rp8,66 juta, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Rp6,96 juta, Lurah Rp9,53 juta, Sekretaris Kelurahan Rp6,96 juta dan Kepala Seksi Kelurahan Rp6,96 juta. 



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook