alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

APBD Kota Makassar Tahun 2020 Defisit Rp79 Miliar

Vivi Riski Indriani
APBD Kota Makassar Tahun 2020 Defisit Rp79 Miliar
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 resmi ditetapkan. Hasilnya, APBD 2020 mengalami defisit sekitar Rp79 miliar. Foto: Ilustrasi

MAKASSAR - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 resmi ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD Makassar.

Di mana, struktur APBD 2020 untuk pendapatan daerah sebesar Rp4,13 triliun. Sementara, belanja daerah senilai Rp4,21 triliun. Hasilnya, APBD 2020 mengalami defisit sekitar Rp79 miliar.

Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menyebutkan, penurunan atau defisit keuangan daerah sebesar Rp79 miliar bukanlah permasalahan yang perlu dibesar besarkan. Sebab, nilai itu bukan yang terbesar selama ini dalam APBD.



“Biasa itu (defisit). Pembiayaaan maksudnya perkiraan ada anggaran yang jadi Silpa akan masuk. Jadi, memang terlihat defisit padahal tidak," kata Iqbal.

Dari segi jumlah, lanjut Iqbal, anggaran yang defisit tersebut justru lebih besar ketimbang APBD pokok 2018 dari pada APBD 2020.

Di mana berdasarkan data yang ada, tercatat APBD Pokok 2018 mengalami defisit Rp178 miliar.

“Rekomendasi dewan itu kita anggap sebagai penguatan bagi Pemkot Makassar. Artinya, ada dukungan dari DPRD ke pemerintah kota," jelasnya.

Terpisah, anggota Badan Anggaran, Mario David menjelaskan, pihaknya tidak menampik terjadi defisit dalam APBD 2020 Pemkot Makassar. Namun, kekurangan itu akan tertutupi dari pembiayaan netto.

Di mana, pembiayaan daerah yang berasal dari penerimaan berjumlah Rp80 miliar, sementara pengeluaran hanya Rp1 miliar saja. Sehingga total pembiayaan netto tersisa Rp79 miliar.

"Pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan daerah berjumlah Rp79 miliar. Berkenaan atau sama dengan jumlah defisit," kata Mario David.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran, Adi Rasyid Ali mengatakan, dengan disahkannya Perda tersebut diharapkan pemerintah kota memaksimalkan serapan anggaran yang telah di susun untuk tahun 2020.

“Kita berharap anggaran-anggaran ini digunakan secara bijak, transparansi sesuai amanah," ungkapnya.

Ketua Demokrat Makassar ini melanjutkan, ada banyak catatan-catatan yang menjadi bahan masukan dari beberapa pihak.

Misalnya, mendorong SKPD untuk memperlihatkan kinerja dengan baik. Utamanya, Badan pendapatan Daerah (Bappeda) sebagai ujung tombak PAD.

“Ada beberapa yang perlu kita tertibkan melalui regulasi. Seperti perda air bawah tanah, perda reklame, dan merevisi perda minuman beralkohol," jelasnya.

Diketahui, struktur pengguna anggaran terbesar di APBD 2020 yakni pertama di Dinas Pendidikan Rp979,85 miliar, Dinas Pekerjaan Umum Rp744,54 miliar dan Dinas Kesehatan Rp461,29 miliar.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook