alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Lahan Tak Siap, 4 Kantor Lurah di Makassar Batal Dibangun

Vivi Riski Indriani
Lahan Tak Siap, 4 Kantor Lurah di Makassar Batal Dibangun
Ilustrasi. Foto: SINDOnews

MAKASSAR - Empat kantor lurah hasil pemekaran di Kota Makassar, gagal dibangun tahun ini. Alasannya, masih persoalan lahan yang belum tersedia. Padahal anggaran yang dialokasikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar cukup besar, mencapai Rp1,4 miliar tiap kelurahan.

Kepala Seksi Pembangunan Gedung Pemerintahan Dinas PU Kota Makassar, Juli Nurul menyebutkan, ada empat kantor kelurahan yang gagal dibangun tahun ini.

Hal tersebut lantaran kelurahan belum juga menetapkan lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan. Empat kelurahan tersebut yakni Kelurahan Kapasa Raya, Kelurahan Bitoa, Kelurahan Bonto Duri, dan Kelurahan Berua. Anggarannya masing-masing Rp1,4 miliar.



“Ada empat yang tidak bisa berjalan tahun ini, itu karena lahannya belum siap," ungkap Juli singkat, Minggu (1/12/2019).

Menurut dia, pemerintah kelurahan harusnya aktif mencari lahan. Sebab, kantor yang dibangun nantinya akan mereka nikmati sendiri. Apalagi, Dinas Pekerjaan Umum sudah siap melakukan pembangunannya.

“Dialihkan (anggarannya) ke dana kelurahan itu yang empat kantor lurah. Ada anggarannya, cuman siapa mau susah lagi kalau lahannya belum fix," jelasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menyampaikan bahwa persoalan lahan memang menjadi saran dan rekomendasi dewan untuk tahun 2020 terkait pembangunan kantor lurah.

Sehingga, pihaknya meminta untuk semua lurah agar berinisiatif mencari lahan yang kosong di wilayahnya.

“Lurah memang harus proaktif mencari lahan kosong di daerahnya. Misalnya, mau dijual atau apa. Jangan lurahnya diam," tegasnya.

Iqbal menambahkan, persoalan lain di pemerintah kelurahan yakni minimnya pejabat selain lurah berstatus ASN. Pasalnya, tidak adanya stok ASN yang pangkat dan golongannya lebih rendah dari lurah.

“Masa staf lebih tinggi golongannya dari pada pak lurahnya. Ini juga masalah kita karena Pemkot tidak lagi menerima ASN golongan-golongan II," jelasnya.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook