alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Skandal Imelda Obey Digiring ke KPK, Kajati Sulsel Masih Bungkam

Tim Sindonews
Skandal Imelda Obey Digiring ke KPK, Kajati Sulsel Masih Bungkam
Anti Coruption Committe (ACC) Sulawesi, akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar skandal dan kongkalikong penguasa proyek alat kesehatan (Alkes), Imelda Obey yang tak tersentuh hukum. Foto : SINDOnews/Doc

MAKASSAR - Anti Coruption Committe (ACC) Sulawesi, akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar skandal dan kongkalikong penguasa proyek alat kesehatan (Alkes), Imelda Obey yang tak tersentuh hukum.

Koordinasi dilakukan sebagai balasan atas sikap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel yang menutup diri dan terkesan enggan menindak anak Anton Obey tersebut, meski perintah menangkap Imelda telah dikeluarkan Komisi III DPR RI.

"Kita koordinasikan ke KPK. Saya pribadi sudah berdiskusi dengan teman-teman di KPK," ungkap Direktur Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun kepada SINDOnews, Minggu (01/12/2019).



Kata Kadir selain melaporkan skandal Imelda, pihaknya juga akan menyurat secara resmi meminta agar KPK melakukan supervisi di Kejati Sulsel.

"Kami meminta KPK untuk melakukan kordinasi dan supervisi di Kejaksaan Tinggi Sulsel terhadap pengaturan proyek alkes yang diduga dilakukan oleh Imelda Obey," tambah Kadir.

ACC mengaku menyayangkan sikap Kajati Sulsel, Dr Firdaus Dewilmar yang tak bereaksi bahkan terkesan mengacuhkan perintah Komisi III DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat bersama Kejaksaan Agung.

"Ini kami tak tahu Kejati ini cuek atau panik dengan perintah Komisi III DPR RI untuk menangkap Imelda Obey. Sampai saat ini respon juga tidak ada, maka itu kami juga akan berkoordinasi dengan komisi kejaksaan," tambah Kadir.

Dia menduga, sikap Kajati tersebut lantaran ada dugaan keterlibatan orang dalam (Kejati_red) yang ikut memuluskan sepak terjang Imelda menguasai proyek alkes di Indonesia Timur.

"Kami mendesak kejaksaan tinggi untuk memberi sanksi kepada oknum jaksa nakal yang diduga melakukan permufakatan jahat dengan yang bersangkutan dalam hal pengaturan proyek alkes di Sulawesi selatan," tambah Kadir.

Sementara itu hasil penelusuran KORAN SINDO, perintah menangkap dan mengusut kejahatan Imelda Obey juga telah dikeluarkan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk dilaksanakan Kejati Sulsel. Kajati Sulsel juga disebut telah menerima perintah tersebut.

Sayangnya, Kajati Sulsel, Firdaus Dewilmar tak mau berterus terang bahkan menutup diri. Pesan WhatsApp dan telepon dari awak media Ia abaikan.

Sebelumnya anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding memerintahkan Kejati Sulsel menangkap Imelda Anton Obey lantaran diduga kerap melakukan permufakatan jahat dan intimidasi ke sejumlah kepala daerah.

Menurut Sarifuddin, terungkapnya sepak terjang Imelda berawal dari kinerja Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan TP4 Daerah (TP4D) yang dibentuk masa Jaksa Agung HM Prasetyo, kerap dimanfaatkan oleh oknum jaksa untuk mencari keuntungan pribadi alias memeras pejabat.

Bersamaan intimidasi oknum jaksa tersebut, lanjut Sarifuddin, nama Imelda pun mencuat, disinyalir sebagai peluncur agar kerja-kerja pemerasan berjalan lancar. Imelda diketahui dekat dengan Jaksa Agung HM Prasetyo yang sebelumnya menjabat.

Lantaran kedekatan itu, dimanfaatkan untuk melakukan pemerasan, intimidasi, manipulasi alkes serta tindak permufakatan jahat lainnya. Selama HM Prasetyo menjabat, Imelda juga tidak tersentuh hukum.

Data KORAN SINDO, skandal Imelda Obey sang penguasa Alkes diantaranya menguasai seluruh pengadaan alkes di kabupaten/kota di Sulsel serta Indonesia Timur, diantaranya yang sempat mencuat ke publik yakni pengadaan alkes Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pangkajene dan Kepulaan.

Proyek alkes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji sebesar Rp 23.659.000.000, serta proyek alkes di Luwu Banggai yang mencapai angka Rp70 miliar.

Dengan dugaan modus kejahatan yakni mengatur perusahaan pemenang untuk melakukan pemasokan langsung alkes, menggelembungkan harga perkiraan sementara (HPS) sejumlah alkes, serta dugaan manipulasi/pemalsuan merk alat kesehatan yang diadakan.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook