alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

15 Lembaga Adat di Indonesia Berguru ke Kabupaten Bulukumba

Eky Hendrawan
15 Lembaga Adat di Indonesia Berguru ke Kabupaten Bulukumba
Sebanyak 15 komunitas adat di Indonesia berguru ke Kabupaten Bulukumba terkait penguatan lembaga adat. Foto/SINDOnews/Eky Hendrawan

BULUKUMBA - Sebanyak 15 komunitas alias lembaga adat di Indonesia berguru ke Kabupaten Bulukumba, Sulsel, terkait proses dan implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Kegiatan ini disponsori oleh Kemendikbud dalam bentuk workshop penguatan lembaga adat.

Ketua Panitia, Ratna Yunnarsih, mengungkapkan Bulukumba dipilih sebagai tuan rumah lantaran lebih progresif dalam penyusunan perda terkait lembaga adat. Di hari pertama, peserta mengikuti sejumlah materi penguatan lembaga adat. Sedang pada hari kedua, peserta berkesempatan mengunjungi kawasan Adat Ammatoa Kajang dan akan berdiskusi langsung dengan pemimpin adat serta pemangku adat setempat.

“Melalui kegiatan ini kita akan mengenalkan praktik-praktik, baik terkait upaya perlindungan masyarakat adat, juga upaya-upaya pemberdayaan masyarakat adat yang telah berlangsung di Kabupaten Bulukumba,” ungkap Ratna saat pembukaan Workshop Penguatan Lembaga Adat di Hotel Agri, Selasa (3/12/2019).



Harapannya dari proses ini, tambah Ratna, dapat diadopsi oleh daerah-daerah. Terlebih, beberapa peserta merupakan perwakilan lembaga adat yang saat ini dalam proses penyusunan regulasi kelembagaan adat, termasuk implementasinya di daerah masing-masing.

Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan TME dan Tradisi, Christriyani Ariani, menyebutkan masyarakat adat sudah hadir sebelum masa kemerdekaan atau negara Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya terjadi dinamika sehingga masyarakat adat atau komunitas adat kurang terdengar.

Olehnya itu, lanjut dia, idealnya, komunitas adat sebagai sumber potensi dan pembentuk keragaman budaya tidak musnah dalam dinamika negara-bangsa Indonesia. “Mereka memiliki hak untuk berdinamika sesuai dengan potensi dan identitas budayanya. Sekaligus turut pula berkewajiban merepresentasikan kebhinekaan sosia-budaya Indonesia,” ungkapnya.

Ditambahkannya, norma yang selama ini dipegang teguh dan dijalankan dalam aktivitas keseharian komunitas adat selalu kalah dengan perangkat hukum positif milik negara. Persoalan mendasar inilah yang menjadi sumber |kompleksitas permasalahan yang mendera masyarakat adat di dalam proses pembangunan Indonesia, seperti hak asasi, hak-hak kewarganegaraan, persoalan pendidikan, masalah kesehatan, kedaulatan teritorial dan lain sebagainya.

Namun, dengan adanya dinamika demokrasi dan otonomi turut memberi ruang bagi komunitas adat untuk menyuarakan eksistensi, menyatakan pengakuan kepada masyarakat luas, menuntut pemenuhan hak-hak sebagai warga negara secara setara. “Dalam beberapa kasus, komunitas adat bahkan mampu memperoleh legitimasi norma positif atas identitas budayanya. Komunitas Adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu contoh, dari beberapa komunitas dengan kasus serupa di Indonesia,” beber Christriyani.

Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali, yang membuka acara menyampaikan terima kasih kepada Kemendikbud atas dipilihnya Kabupaten Bulukumba sebagai lokasi studi banding atau pembelajaran dari masyarakat adat dari daerah lainnya. Menurutnya dengan Perda Perlindungan Hak Adat Ammatoa Kajang menjadi payung hukum dalam melaksanakan berbagai program kegiatan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adat Ammatoa Kajang.

“Secara khusus juga Presiden telah mengeluarkan Keppres untuk hutan adat Kajang, sebagai pengakuan dalam pengelolaan hutan yang selama ini dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat,” ungkapnya.

Hal yang membuat hutan di sana tetap terpelihara oleh karena adanya Pasang Ri Kajang dipegang teguh oleh masyarakat adat secara turun temurun. “Ini berbanding terbalik dengan hukum positif terkait pengelolaan hutan, sudah tertulis melalui peraturan perundang-undangan, namun tetap juga banyak yang melanggar. Padahal Pasang Ri Kajang itu tidak tertulis hanya disampaikan secara lisan,” imbuhnya.

Salah seorang tokoh adat suku Sasak dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Ahmad Taubi, mengaku bersyukur bisa mengikuti kegiatan tersebut oleh karena saat ini pihaknya bersama pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pembahasan peraturan daerah tentang perlindungan adat. “Hasil dari kunjungan belajar ini akan kami sampaikan point-point yang cocok untuk diterapkan di Lombok Utara,” ringkasnya.

Beberapa narasumber pada workshop yang berlangsung sehari tersebut, yaitu Christriyani Ariani (Kemendikbud), Andi Misbawati Wawo (Kepala DLHK), Erasmus Cahyadi (AMAN) dan Andi Buyung Saputra (Pemangku Adat-Labbiria Ri Kajang)

Adapun daerah yang mengikuti workshop, yaitu Raja Ampat (Papua Barat), Kepulauan Aru (Maluku), Halmahera Tengah (Maluku Utara), Majene (Sulawesi Barat), Sumba Timur (NTT), Sikka (NTT), Lombok Timur (NTB), Lombok Utara (NTB), Hulu Sungai Tengah (Kalsel), Barito Utara (Kalteng), Murung Raya (Kalteng), Lampung Timur (Lampung), Kampar (Riau), Indra Giri Hulu (Riau), dan Tobasa (Sumut).



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook