alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

DPRD Verifikasi Ulang Hasil Audit Soal Tenaga Kontrak di Makassar

Vivi Riski Indriani
DPRD Verifikasi Ulang Hasil Audit Soal Tenaga Kontrak di Makassar
DPRD Makassar akan melakukan audit soal jumlah tenaga kontrak di Makassar. Foto: Sindonews/dok

MAKASSAR - Inspektorat Kota Makassar telah menyerahkan hasil audit tenaga kontrak seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Hasilnya, ditemukan ada 386 tenaga kontrak yang tidak aktif. Namun, hasil audit yang dilakukan Inspektorat belum final. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar masih akan melakukan verifikasi ulang atas data tersebut.

Ketua Komisi A DPRD Makassar, Supratman berencana akan memanggil pihak Inspektorat bersama BKPSDM untuk memverifikasi kembali terkait adanya ratusan tenaga kontrak yang sudah tidak aktif.



"Ini kan masih verifikasi kita mau lihat mana aktif mana tidak, nanti kita DPRD juga akan melakukan pengawasan, dan kita pasti akan verifikasi juga," kata Supratman.

Meski dinyatakan tidak aktif, politisi Partai NasDem meyakini bahwa gaji para tenaga kontrak ditahan dan tidak lagi disetorkan oleh SKPD. Meski indikasi adanya oknum yang bermain tidak bisa dipungkiri.

"Pasti gajinya ditahan dan itu akan menjadi silpa, tidak mungkin pemkot mau bayar gajinya sementara mereka tidak aktif. Tapi nanti kita lihat, jangan sampai ada SKPD yang memainkan ini kontrak, inikan kita bilang jangan sampai," ujarnya.

Sementara, Plt Kepala BKPSDM Kota Makassar, Basri Rakhman memastikan tidak akan memperpanjang kontrak 386 tenaga honorer berdasarkan hasil temuan Inspektorat.

"Jadi ada selisih sekitar 386 orang dari jumlah tenaga kontrak yang terdata di kita yakni 8.862 orang, dan itu secara otomatif itu kita tidak perpanjang SK-nya," ucapnya.

Menurut dia, tenaga kontrak yang tidak aktif atau berhenti dipertengahan tahun berjalan bukan menjadi soal asalkan tidak menerima gaji.

Namun, dia meyakini bahwa SKPD sudah menfilter setiap tenaga kontrak yang malas atau tidak aktif setiap bulan sebelum mentranfer gajinya ke rekening.

"Gaji itu ranahnya SKPD, dan saya pikir itu suatu kebodohan kalau orang tidak masuk tapi dikirimi gaji tiap bulan," tuturnya.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook