alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

PTSP Bidik Izin Minuman Beralkohol Hotel di Makassar

Vivi Riski Indriani
PTSP Bidik Izin Minuman Beralkohol Hotel di Makassar
Dinas PM-PTSP Kota Makassar melakukan sidak izin minuman beralkohol (minol) di Hotel Best Western, Jalan Bontolempangan, Rabu (4/12/2019). Foto: SINDOnews/Vivi Risky Indriani

MAKASSAR - Retribusi izin minuman beralkohol (minol) ditarget kurang dari Rp1 miliar per tahunnya. Jumah itu terbilang sedikit, karena potensinya diperkirakan bisa mencapai Rp5 miliar per tahun. Itu berdasarkan hasil kajian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) melakukan inspeksi mendadak izin minuman beralkohol di sejumlah hotel di Kota Makassar.

Sebab diduga, masih banyak hotel yang izin minuman beralkoholnya sudah kadaluarsa dan belum diperpanjang. Padahal potensinya cukup besar per tahun Rp25 juta. (Baca juga: Dinas PM-PTSP Sidak Izin Minuman Beralkohol Hotel Best Western)



Salah satunya di Hotel Best Western, berdasarkan hasil tinjauan ditemukan bahwa izin minuman beralkohol hotel yang terletak di Jalan Botolembapangan tersebut sudah berakhir sejak 2016 lalu, namun belum diperpanjang hingga saat ini.

“Setelah kita melakukan tinjauan, memang izin minolnya sudah mati dan tidak diperpanjang lagi sejak 2017 sampai 2019," kata Kepala Dinas PM-PTSP Kota Makassar, Andi Bukti Djufri.

Untuk itu, Bukti mengimbau kepada seluruh pihak hotel, khususnya Hotel Best Western agar mengurus izin minuman beralkoholnya sesegera mungkin. Sebab, pendapatan di sektor minuman beralkohol saat ini menjadi atensi KPK bersama dengan BPK.

"Jadi kita tegaskan kepada pihak Hotel Best Western dan seluruh managemen hotel lainnya untuk segera mengurus izinnya, kita minta kalau bisa hari ini," tegasnya.

Sementara, Kepala Bidang Pelayanan Belakang Non Teknis Dinas PM-PTSP Kota Makassar, Andi Engka menyampaikan, retribusi izin minuman beralkohol yakni Rp25 juta per tahun. Jika tidak diperpanjang maka akan dikenakan denda 2 persen per bulan dari besaran retribusi yang harus dibayar per tahun.

Olehnya itu, pihaknya membidik hotel yang izin minuman beralkoholnya sudah tidak aktif lagi. Termasuk izin minuman beralkohol yang dijual di restoran maupun tempat karaoke.

"Jadi yang kita tertibkan itu ada tujuh hotel, satu restoran dan enam tempat karaoke. Itu yang belum bayar izin minuman beralkoholnya," kata Engka.

Kata dia, hingga saat ini retribusi minuman beralkohol sudah lebih dari target yang ditetapkan. Namun, masih banyaknya tempat usaha yang belum memperpanjang izin diperkirakan pendapatan daerah yang bersumber dari izin minuman beralkohol bisa lebih dari Rp1 miliar.

"Tujuh hotel saja kalau dia bayar untuk izin satu tahun bisa sampai Rp175 juta, belum dendanya. Apalagi kalau dia tidak memperpanjang izinnya sampai bertahun-tahun saya pikir pendapatan kita bisa lebih Rp1 miliar tahun ini," bebernya.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook