alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

10 Kabupaten di Sulsel Masuk Zona Merah Reformasi Birokrasi

Syachrul Arsyad
10 Kabupaten di Sulsel Masuk Zona Merah Reformasi Birokrasi
Sejumlah ASN Pemkot Makassar mengikuti upacara di halaman Balai Kota Makassar, belum lama ini. Foto: SINDOnews/Maman Sukirman

MAKASSAR - Sebanyak 10 kabupaten di Sulawesi Selatan (Sulsel) masuk zona merah penilaian indeks reformasi birokrasi tahun 2019 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sepuluh daerah tersebut yakni Bone, Selayar, Enrekang, Luwu, Soppeng, Jeneponto, Sidrap, Toraja, Toraja Utara, dan Pangkep. Kemenpan melakukan penilaian terhadap seluruh pemerintah daerah di Sulsel termasuk provinsi serta kabupaten dan kota.

Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Sulsel, Tautoto Tanaranggina menjelaskan, penyebab utama masuknya 10 daerah zona merah karena belum menyelesaikan proses tahapan indeks reformasi birokrasi. Tahapan yang dimasud yakni tidak menginput penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRP) ke sistem Kemenpan-RB.



“Makanya hasil penilaian reformasi birokrasi nilainya nol. Karena dia tidak input itu (PMPRB). Kalau diinput, sudah selesai pasti akan muncul, karena ada sistem computerized,” kata Tautoto saat menghadiri rapat koordinasi dalam rangka implementasi indeks penyelenggaraan pemerintah daerah se-Sulsel di Hotel Grand Asia Makassar, kemarin.

Tautoto melanjutkan, PMPRB menjadi instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri pemda. PMPRB ini menjadi salah satu indikator yang jadi acuan bagi Kemenpan-RB dalam memberi penilaian.

Kriteria penilaian lainnya disebutkan Tautoto, yakni melihat hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi. Di antaranya mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.

Menurut dia, sejumlah kabupaten bisa saja menyelesaikan seluruh aspek penilaian itu. Hanya saja jika data dukung PMPRB yang mencakup data kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan tidak diinput.

“Kenapa dia masih masuk (zona merah), karena bisa saja komponen dia tidak penuhi. Tapi umumnya belum itu tadi PMRB belum terinput. Kan bisa saja selesai tahapan evaluasi di kabupaten tapi karena dia tidak input, tidak masuk di pusat, sehingga tidak ada hasilnya di pusat. Itu persoalannya,” paparnya.

Makanya dia turut mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah yang belum melakukan penginputan PMPRB.

“Makanya saya bertanya apa sebabnya ini, kenapa tidak bisa masukkan. Apakah karena kinerjanya yang belum optimal dan belum bisa memenuhi evaluasi kebijakan reformasi birokrasi," keluh Tautoto.

Diapun meminta pemda di Sulsel tidak main-main dengan indeks penilaian reformasi birokrasi. Pasalnya, penilaian ini akan mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah tahun depan, seperti berdampak pada pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Kata Tautoto, jika masih ada pemda yang masuk zona merah, maka Kemendagri tidak akan memberikan rekomendasi terhadap pemda bersangkutan untuk membayar TPP. Regulasi ini akan diperketat melalui peraturan baru yang diterapkan tahun depan.

“Jadi kalau merah, bisa saja dia tidak dapat TPP. Kalau dia mau melanggar itu, nanti berhadapan dengan BPK, berhadapan pemeriksa,” jelasnya.

Tidak hanya itu, kebijakan ini juga akan memengaruhi dana transfer ke daerah tiap tahun dari pemerintah pusat melalui APBN. Anggaran transfer seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) bisa saja dikurangi atau ditahan.

“DAU-nya selain dikurangi dari pusat, DAK-nya bisa ditunda pencairan sampai dengan masuknya ini barang (PMPRB),” jelasnya.

Ke depan, Pemprov Sulsel melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) sebagai penanggungjawab sektor akan turun mengunjungi 10 kabupaten yang masuk zona merah ini. Tujuannya melakukan pembinaan dan perbaikan sebelum penilaian indeks reformasi birokrasi tahun 2020.

Penilaian indeks reformasi birokrasi ini juga menunjukkan masih rendahnya hasil yang diraih pemerintah provinsi. Khusus Pemprov Sulsel, Tautoto menyebutkan, hasilnya 58,88 atau mendapatkan predikat CC. Dia berdalih, nilai ini masih tergolong rendah karena dipengaruhi pemkab dan pemkot di Sulsel masih ada zona merah.

“Kita terbilang masih rendah karena masih bergantung dengan kabupaten/kota yang ada. Kalau Pemprov Sulsel sekarang masih dapat 58,88 atau CC. Kita target nanti langsung masuk BB dengan catatan sampai bulan Maret tahun depan tidak ada lagi zona merah, karena penilaian nanti kan bulan April,” jelasnya.

Adapun Pemkot Makassar disebut mendapatkan hasil cukup baik dengan nilai 60,42 atau predikat B. Sementara kabupaten dan kota lainnya meski tak menyebut angka detail, namun secara umun masih mendapat predikat CC maupun C.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook