alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pemkab Tana Toraja Dinilai Gagal Jalankan Reformasi Birokrasi

Joni Lembang
Pemkab Tana Toraja Dinilai Gagal Jalankan Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi di tubuh Pemkab Tana Toraja dinilai gagal oleh sejumlah kalangan. Foto/Ilustrasi/Istimewa

MAKALE - Sejumlah kalangan di Kabupaten Tana Toraja menilai Bupati Nicodemus Biringkanae gagal menjalankan reformasi birokrasi di lingkup pemerintah daerah. Indikasinya terlihat dimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja masuk zona merah pada penilaian Indeks Reformasi Birokrasi.

"Tana Toraja masuk zona merah penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dari Kemenpan-RB. Ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi gagal dijalankan pemerintah Tana Toraja," jelas Ketua Forum Komunikasi Tallu Lembangna (FKTL), Toto Balalembang di Makale, Jumat (6/12/2019).

Toto mengatakan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintahan merupakan upaya perbaikan terhadap pelayanan dan efisiensi birokrasi. Reformasi birokrasi itu pun merupakan salah satu visi misi Bupati Tana Toraja.



Salah satu penyebab tidak berjalannya reformasi birokrasi di Tana Toraja, Toto berpendapat karena pemerintah daerah belum memiliki road map reformasi birokrasi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) secara efektif dan berkelanjutan.

Road map itu mencakup delapan area perubahan terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penguatan Pengawasan.

"Dari penelusuran kami di lapangan, belum ada road map reformasi birokrasi dibuat Pemkab Tana Toraja.
Semestinya, road map itu sudah dibuat sejak tahun 2016 untuk lima tahun ke depan. Itu sebabnya reformasi birokrasi di Tana Toraja tidak berjalan," jelasnya.

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Pemkab Tana Toraja, Nirus Nicolas, yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah membuat rencana kerja percepatan reformasi birokrasi untuk tiga tahun ke depan (2019-2021) yang mencakup delapan area perubahan.

"Memang sedikit terlambat kami buat road map reformasi birokrasi, daripada tidak dibuat sama sekali. Road map ini untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dari Kemenpan-RB tahun 2020 mendatang," pungkasnya.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook