alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kasus Korupsi di Bawah Rp50 Juta Tak Perlu Disidangkan

Joni Lembang
Kasus Korupsi di Bawah Rp50 Juta Tak Perlu Disidangkan
Aksi unjuk rasa Gasmator di Kantor Kejari Makale mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi anggaran dana desa. Foto/SINDOnews/Joni Lembang

MAKALE - Kepala Kejaksaan Negeri Makale, Jefri P Makapedua, mengungkapkan tidak semua kasus korupsi harus berlanjut ke persidangan. Kasus korupsi yang nilainya di bawah Rp50 juta cukup mengembalian kerugian negara tanpa perlu disidangkan.

"Dugaan korupsi yang nilainya Rp50 juta tidak perlu dilanjutkan ke persidangan, melainkan cukup mengembalikan saja sesuai nilai kerugian negara," ujar Jefri menanggapi aspirasi Gerakan Solidaritas Mahasiswa Toraja (Gasmator) saat berunjuk rasa di Kantor Kejari Makale, Senin (9/12/2019).

Jefri menjelaskan penanganan perkara korupsi yang nilainya di bawah Rp50 juta tidak sebanding dengan biaya penanganan perkara yang nilainya bisa mencapai Rp200 juta. Justru negara akan rugi karena biaya penanganan perkara lebih besar.



Penanganan kasus korupsi yang nilainya kecil, Kejari Makale berkoordinasi dengan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk penagihan pengembalian kerugian negara. Setelah pengembalian kerugian negara, kasus korupsi itu tidak lagi dilanjutkan lagi oleh kejaksaan.

"Tujuan dari pemberantasan korupsi adalah menyelamatkan dan mengembalikan kerugian negara," jelasnya.

Jefri mengatakan penanganan kasus korupsi mudah-mudah susah. Ada kasus yang penanganannya cepat, tapi ada juga yang penanganannya butuh waktu.
Pihaknya pun terbuka bagi siapa saja yang ingin mengetahui perkembangan kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejari Makale.

"Silahkan demo ke Kejaksaan sebulan sekali untuk mengingatkan kejaksaan terkait penanganan kasus korupsi. Kalau tidak orasi, bertanya juga boleh. Jangan sampai kami lupa atau ada oknum-oknum jaksa yang aneh-aneh dalam menangani kasus korupsi," jeasnya.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa Gasmator, Jonas Belo, menyatakan aksi unjuk rasa dilakukan pihaknya untuk mempertanyakan sejauh mana kinerja Kejari Makae dalam menangani kasus dugaan korupsi anggaran dana desa (ADD).

"Beberapa waktu lalu, kami melaporkan dugaan korupsi ADD Raru Sibunuan kecamatan Sangalla ke Kejari Makale. Namun, sampai sekarang belum ada perkembangan penanganan kasus itu," katanya.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook