alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Penerapan OPD Baru di Pemprov Sulsel Tunggu Pengisian Pejabat

Syachrul Arsyad
Penerapan OPD Baru di Pemprov Sulsel Tunggu Pengisian Pejabat
Kantor Gubernur Sulsel. Penerapan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum dilakukan. Foto: SINDOnews/Ilustrasi

MAKASSAR - Penerapan struktur baru pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel belum dijalankan. Prosesnya masih menunggu pengisian pejabat untuk struktur yang baru.

Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani mengatakan, pihaknya masih mempersiapkan proses pengisian pejabat pada struktur baru nanti. Agenda ini juga masih menunggu kebijakan Gubernur Sulsel.

“Baru rencana. Belum ada arahan dan kebijakan gubernur selanjutnya bagaimana. Kita ini masih sibuk fokus dulu semua berpacu penyerapan anggaran tahun ini," kata Hayat yang dikonfirmasi SINDOnews, Senin (10/12/2019).



Kendati demikian, Hayat mengaku peraturan gubernur (pergub) soal perubahan OPD ini sudah disiapkan. Peraturan daerah (perda) yang mengatur soal itupun sudah melalui evaluasi dan penetapan oleh Kemendagri.

Dia menegaskan, pengisian pejabat pada OPD baru tidak serta merta dilakukan. Konsultasi dengan pemerintah pusat akan tetap dilakukan, termasuk mekanismenya dikoordinasikan melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kan baru kemarin pergubnya ini. Tidak langsung ada pergub terus diisi pejabat. Tidak semudah itu. Kita koordinasi juga dengan pusat dan KASN. Untuk perkembangannya nanti dilihat lagi," papar Hayat.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Sulsel, Muh Khaddafi menegaskan, perubahan struktur baru ini ditetapkan dalam Perda Nomor 11/2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 10/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perda ini sudah melalui tahapan penetapan di Kemendagri. Pergub atas itu sebagai tindak lanjut atas perdanya, juga sudah disiapkan. (Baca juga: Perda Perubahan OPD Usulan Pemrov Sulsel Disetujui Kemendagri)

Hanya saja, dia mengaku pergub penerapan struktur baru ini baru akan berlaku bersamaan dengan pengisian dan pelantikan pejabat yang mengisi posisi itu.

“Nanti pergub berlaku pada saat sudah dilantik pejabatnya. Kalau belum dilantik, belum berlaku dan ini pergubnya belum boleh dipublikasikan walaupun sudah siap pergubnya. Kan ada dalam nomenklaturnya disitu, dia berlaku apabila telah dilaksanakan pelantikan," ujar Khaddafi yang ditemui di kantornya.

Berdasarkan Perda Nomor 11/2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 10/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disebutkan, ada beberapa OPD yang dirampingkan. Adapula yang berganti nama dan struktur di bawahnya ikut berubah.

Dia menyebutkan, jumlah biro di lingkup sekretariat daerah Sulsel menjadi delapan biro dari yang dulunya sembilan. Lalu untuk lingkup kedinasan juga berkurang menjadi 26 dinas, termasuk badan yang sekarang menjadi 9 saja.

“Kan ini memang tidak banyak berubah, beda waktu perubahan di tahun 2016 disitu sebagian besar berubah OPD. Biro Ortala juga berubah di struktur dibawahnya. Berubah nama juga. Sebelumnya kan Biro Organisasi dan Tata Laksana, sekarang jadi biro organisasi sesuai pedoman Mendagri," pungkas dia.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook