alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

OPD di Lingkup Pemprov Sulsel Dinilai Belum Informatif

Syachrul Arsyad
OPD di Lingkup Pemprov Sulsel Dinilai Belum Informatif
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat menghadiri Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2019 . Foto: Humas Sulsel

MAKASSAR - Sebagian besar OPD lingkup Pemprov Sulsel dinilai belum informatif. Pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi dianggap belum optimal.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulsel, Pahir Alim. Penilaian itu berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Sulssl tahun 2019 yang dilaksanakan KIP Sulsel.

"Adalah fakta yang harus diakui, bahwa sebagian besar OPD provinsi masih pada posisi tidak informatif," sebut Pahir dalam sambutannya pada acara Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2019 yang digelar di Taman Lakipadada Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.



Meski demikian, Pahir mengaku tetap memberikan apresiasi khusus kepada OPD yang ikut berpartisipasi dalam proses penilaian dan pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun ini. Dengan melihat partisipasi OPD yang ikut dalam monitoring yang digelar KI Provinsi Sulsel ini cukup baik.

"Aspek partisipasi OPD yang terlibat cukup baik, yaitu dari 52 OPD yang tercatat, yang ikut berpartisipasi sebanyak 27 OPD atau setara dengan 51,69%," imbuh Pahir. Dilanjutkan, untuk pemeringkatan tahun ini, kualifikasi terbaik yang diraih badan publik dari kabupaten/kota di Sulsel, masih pada kualifikasi "Menuju Informatif".

Dia menyebut, belum ada sama sekali yang mencapai Informatif. Realitas ini menurut Pahir, menjadi pemicu bagi KIP Sulsel untuk lebih giat lagi mendorong badan publik agar menyadari urgensi keterbukaan informasi untuk kemajuan bangsa dan negara.

"Bahkan untuk OPD tingkat provinsi, kualifikasi yang dicapai baru pada peringkat kurang informatif dari lima peringkat atau kualifikasi yang ada, yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, Tidak Informatif," urai dia.

Pahir menjelaskan, keterbukaan menjadi salah satu pilar utama demokrasi. Itulah sebabnya, dalam menakar kualitas demokrasi suatu Badan Publik, sangat dipengaruhi sejauh mana kualitas keterbukaan yang dilaksanakan oleh badan publik.

"Tujuan utama pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan infomasi badan publik tahun ini, yang sedang kita laksanakan penganugerahan pada malam ini, adalah untuk mengetahui implementasi UU KIP pada badan publik terkhusus pada OPD tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota," pungkas Pahir.

Selain kepada 52 OPD Tingkat Provinsi, monitoring dan evaluasi ini juga dilakukan pada badan publik di 24 Kabupaten/Kota se-Sulsel. Dari 24 Kabupaten/Kota yang dikirimkan kuesioner penilaian mandiri sebelumnya, hanya 23 pemerintah kabupaten/kota yang mengembalikan kuesioner atau mencapai 95,83%.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook