alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kuatkan Peran, KPPU Nilai Perlu Revisi UU Persaingan Usaha

Marhawanti Sehe
Kuatkan Peran, KPPU Nilai Perlu Revisi UU Persaingan Usaha
Komisioner Komisi Pengawas Persiangan Usaha (KPPU) RI, Kodrat Wibowo saat media meeting di Kantor KPPU Makassar Gedung Keuangan Negara, Jumat (13/12/2019). Foto : SINDOnews/Marhawanti Sehe

MAKASSAR - Komisioner Komisi Pengawas Persiangan Usaha (KPPU) RI, Kodrat Wibowo menilai perlunya revisi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hal itu diutarakan oleh Kodrat Wibowo saat media meeting di Kantor KPPU Makassar Gedung Keuangan Negara, Jumat (13/12/2019). Kodrat menilai revisi tersebut diperlukan untuk menguatkan peran KPPU dalam meneyelidiki kasus yang menghambat perekonomian.

Meski demikian, Kodrat mengaku proses revisi tersebut tidak berjalan mulus karena adanya penolakan dari sebagian besar pengusaha yang merasa dirugikan jika revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 disahkan.



"Saya rasa bahwa kami di mata para pengusaha, sebagian besar yah, masih menganggap kami ini adalah pihak yang mungkin dianggap menghambat jalannya praktek bisnis yang mereka lakukan," katanya.

Padahal, menurut Kodrat, jika ditelisik lebih dalam revisi UU persaingan usaha tersebut sama sekali tidak memberikan hambatan. Salah satu yang menjadi poin dari revisi tersebut yakni besaran denda maksimal Rp25 miliar yang dinilai KPPU terlalu kecil.

"Lebih kepada perubahan subtansial misal jumlah denda Rp1 miliar sampai Rp25 miliar, misal kalau jual motor dua minggu juga udah selesai dapat untungnya. Makanya kita ubah ke persentase terhadap penjualan," jelas dia.

Adapun bagi para pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dan melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan dituntut denda dengan besaran 25% dari jumlah penjualan. "Yah kami usulkan 25% dari jumlah penjualan. Yang pasti (tujuannya) memberikan efek jerah," sambung Kodrat.

Selain perihal denda, poin lainnya yang diusulkan direvisi di UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah terkait persoalan merger dan akuisisi perusahaan, dimana fungsi KPPU juga diharapkan mengalami perubahan.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook