alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Partisipasi Badan Publik untuk Penilaian Keterbukaan Informasi Meningkat

Tim Sindonews
Partisipasi Badan Publik untuk Penilaian Keterbukaan Informasi Meningkat
Komisi Informasi Sulsel mencatat partisipasi badan publik di daerahnya untuk penilaian keterbukaan informasi pada tahun ini meningkat. Foto/Istimewa

MAKASSAR - Komisi Informasi (KI) Sulsel telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap badan publik, baik OPD maupun pemerintah kabupaten/kota lingkup Pemprov Sulsel. Hasilnya, belum ada badan publik di daerah ini yang masuk kategori informatif. Meski demikian, partisipasi badan publik cukup menggembirakan.

Capaian badan publik di Sulsel terkait keterbukaan informasi bisa dilihat pada penganugerahan penghargaan keterbukaan informasi badan publik 2019 di Makassar, belum lama ini. Yang terbaik sebatas mencapai kategori menuju informatif, seperti Pemkab Luwu Utara (Lutra).

"Untuk pemeringkatan tahun ini, kualifĂ­kasi terbaik diraih badan publik (kabupaten/kota) masih pada kualifikasi menuju informatif, belum ada yang mencapai informatif," kata Ketua KI Sulsel, Pahir Halim, dalam keterangan persnya kepada SINDOnews.



Penghargaan keterbukaan informasi badan publik ini telah melalui penilaian secara berjenjang. Termasuk melalui monev. Diakuinya tidak semua badan publik, baik itu pemerintah kabupaten/kota maupun OPD yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan data KI Sulsel, Dari 24 kabupaten/kota, ada satu daerah yang tidak ikut yakni Tana Toraja yang tidak mengembalikan kuisioner. Selanjutnya, Pahir mengungkapkan pada tahapan presentasi, hanya 17 kabupaten/kota yang hadir.

Adapun partisipasi OPD lebih rendah lagi. Dari 52 OPD yang dikirimi kuisioner penilaian sendiri, hanya 27 OPD yang mengisi dan mengirim kembali ke panitia sesuai jadwal. Lalu, ada 24 OPD yang sampai pada tahapan presentasi.

Terlepas dari belum maksimalnya partisipasi badan publik, Pahir menyebut ada peningkatan partisipasi pada tahun ini. Tahun sebelumnya, hanya ada 18 pemerintah kabupaten/kota yang ambil bagian. "Dengan demikian, tingkat partisipasi pemerintah kabupaten/kota sangatlah menggembirakan," jelas Pahir.

Pahir berharap pada tahun-tahun mendatang, partisipasi badan publik meningkat seiring dengan peningkatan keterbukaan informasi. Diharapkannya kelak ada badan publik yang mencapai kategori informatif. Toh, keterbukaan informasi sudah menjadi amanat dan ketentuan UU KIP.

"Khusus untuk Dinas Kominfo Sulsel, tidak termasuk OPD yang dinilai keterbukaannya, berhubung Dinas Kominfo Sulsel selaku PPID Utama mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemeringkatan Tingkat Nasional atau dinilai oleh KI Pusat," ungkapnya.

Dia menambahkan untuk pemeringkatan ini, proses yang dilalui terbagi empat tahapan. Di antaranya yakni penilaian pengisian kuesioner mandiri berdasarkan pertanyaan. Selanjutnya, klarifikasi hasil kuesioner melalui presentasi badan publik, visitasi dan tahapan penganugerahan.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook