alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kasus Korupsi Buku PAUD di Enrekang Segera Disidangkan

Muhammad Khaidir
Kasus Korupsi Buku PAUD di Enrekang Segera Disidangkan
Kasus dugaan korupsi pengadaan buku PAUD di Enrekang segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar. Foto/Ilustrasi

MAKASSAR - Kasus dugaan korupsi pengadaan buku untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) senilai Rp 332 juta di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang memasuki babak baru. Berkas perkara ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar dan akan mulai disidangkan pada pekan depan.

Dua orang tersangka yakni rekanan dari PT Percetakan Erlangga yakni Asrullah Azis dan Mardin selaku Kepala Bidang PAUD, Disdik Enrekang. Keduanya diduga bersekongkol dan melakukan pengadaan buku PAUD yang tidak dibutuhkan dalam kurikulum.

Kedua tersangka dalam kasus yang sama ini diketahui akan disidangkan secara terpisah di Pengadilan Tipikor Makassar pada Kamis (19/12/2019) mendatang.



Kepala Bidang Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Bambang Cahyono, enggan berkomentar banyak. Dia hanya mengarahkan untuk mencari informasi lengkap terkait kasus ini melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar.

"Belum cek saya mas, coba Mas lihat di SIPP PN apakah sudah ada," terangnya saat ditanyai terkait registrasi kasus tersebut, kemarin.

Meski demikian berdasarkan penelusuran, kasus ini memang diketahui bersumber dari dana bantuan operasional PAUD tahun anggaran 2016 dan telah ditemukan bukti kerugian negaranya pada 18 November oleh Kejaksaan Negeri Enrekang dengan rincian audit yakni, pengadaan buku kokoru yang tidak dibutukan senilai Rp219.331.200.

Kemudian pengadaan majalah Bravo senilai Rp9.820.800 yang juga tidak dibutuhkan dan Potongan harga buku Paket Alif dan Annisa yang dikuasai Asrullah Azis Rp103.562.7600.

Hasilnya perbuatan tersangka kemudian diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan m Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, lembaga pemerhati kasus korupsi dari Anti Curruption Committee Sulawesi (ACC-Sulawesi) melalui peneliti seniornya, Hamka WP menilai kasus korupsi pada dana bantuan operasional PAUD belakangan ini cukup marak terjadi.

Bahkan dalam kasus ini cukup parah, lantaran sengaja bekerjasama dengan penerbit untuk mengadakan buku yang tidak masuk dalam kurikulum. "Kita sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang mencoba menciderai upaya mencerdaskan generasi bangsa dengan melakukan korupsi pada sektor pendidikan PAUD."

"Makanya kita meminta kasus ini agar dapat dikawal secara bersama-sama untuk kemudian memberi efek jera baik pada pelaku maupun semua pihak yang bergelut pada pengelolaan dana pendidikan ini," pungkas Hamka.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook