alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

KPU Pertimbangkan Terapkan Sistem CAT pada Perekrutan Adhoc

Muhaimin Sunusi
KPU Pertimbangkan Terapkan Sistem CAT pada Perekrutan Adhoc
Suasana sosialisasi yang digelar oleh KPU Makassar terkait bimbingan teknis alur jalur pendaftaran kandidat di KPU. Foto: Sindonews/Muhaimin Sanusi

MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar berencana menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT), dalam perekrutan badan adhoc. Penerapannya akan langsung dilakukan mulai perekrutan penyelenggara pemilu yang akan datang.

"Kami di KPU mempertimbangkan menerapkan sistem CAT. Tapi ini masih berproses, belum dipastikan. Tapi kami berharap, bisa menerapkannya," kata Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari.

Dia mengungkapkan, usulan ini bahkan mencuat dalam rapat koordinasi (rakor) 12 KPU kabupaten/kota bersama KPU Provinsi Sulsel belum lama ini. Kata dia, KPU lainnya juga setuju penerapan CAT dalam perekrutan badan adhoc.



"Apakah disepakati dalam pleno (KPU) provinsi dan kemudian provinsi secara keseluruhan 12 kabupaten/kota menggunakan CAT. Nah, ini yang kita tunggu dari KPU provinsi," ujarnya.

Di samping itu, Endang juga menyebutkan, KPU Kota Makassar secara personal juga akan membawa usulan ini ke KPU RI. Bagaimana masukan pengurus KPU RI dalam menyikapi kebijakan ini.

"Kami akan konsultasi ke KPU RI terkait itu (penerapan sistem CAT). Apakah nanti (hanya) KPU Makassar yang kemudian menerapkan ini atau bagaimana," ujarnya.

Menurut Endang, penerapan sistem CAT dalam perekrutan badan adhoc memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya membuat penyelenggara pemilu melek teknologi.

"Kami pikir proses yang transparan dan akuntabel bisa lahir dari penerapan sistem CAT. Selain itu, persoalan efektifitas waktu juga mencakup itu," terangnya.

Lebih jauh Endang menjelaskan, penerapan sistem CAT dalam tahap penyelenggaraan Pilkada, turut mendukung sistem kepemiluan di masa mendatang. Kata dia, di masa depan, sistem kepemiluan di Indonesia sudah kental dengan teknologi.

"Masa depan pemilu kita adalah e-voting. Dan saat ini KPU RI sedang menggenjot untuk e-rekap. Apakah itu diterapkan atau tidak (di Pilkada 2020), kita harus siap soal e-rekap," tuturnya.

"Untuk sampai ke e-rekap, bukan hanya ITnya (yang diperbaiki), tapi juga adalah kesiapan SDM. Sehingga kita harus seleksi betul-betul saat kita lakukan perekrutan," jelasnya.

KPU Makassar sendiri membutuhkan 75 PPK yang tersebar di 15 kecamatan di kota ini. Tiga orang PKK untuk satu kecamatannya.

"Kalau PPS masih komposisi lama yakni tiga orang setiap kelurahan. Itu dikalikan 153 keluaran di Makassar, jadi kurang lebih 500 orang yang dibutuhkan," tandasnya.



(agn)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook