alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

ACC Mengaku Gagal Paham dengan Pernyataan Kajati Sulsel

Muhammad Chaidir
ACC Mengaku Gagal Paham dengan Pernyataan Kajati Sulsel
Kajati Sulsel, Dr Firdaus Dewilmar. Foto : SINDOnews/Muhammad Chaidir

MAKASSAR - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Firdaus Dewilmar menjanjikan penegakan hukum di tahun 2020 kedepan dilakukan dengan cara yang berkualitas, tanpa kriminalisasi serta tidak bermuatan politik.

Hal ini diakui usai mengumpulkan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) pada jajarannya dalam rapat kerja daerah (rakerda) Kejati Sulsel pada 18 Desember lalu.

Menurutnya, penegakan hukum bebas kriminalisasi dan bebas politik itu dilakukan demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dengan mengedepankan kearifan lokal. "Kita harapnya penanganan hukum kedepan itu harus profesional berkeadilan, dimana penanganan hukum itu harus berbanding lurus dengan keadilan dan kearifan lokal, penanganan hukum harus bebas korupsi, bebas nepotisme bebas dari kriminalisasi, bebas dari politik dan bebas dari kolusi juga," janjinya.



Kendati begitu, dia berharap para pemangku kepentingan dan para stakeholder dan masyarakat Sulsel juga menjaga diri dari prilaku korupsi. Sebab dia juga tak akan mentolerir jika korupsi terjadi dan menimbulkan kerusakan di Sulsel. "Penegakan hukum saya janjikan akan berbanding lurus dengan keadilan dan kearifan lokal, tapi kita berharap juga semuanya menjaga diri," tegasnya beberapa waktu lalu.

Terpisah, Kepala Badan Pekerja Anti Corruption Comitte (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun mengaku gagal paham terkait maksud pernyataan Kajati Sulsel Firdaus Dewilmar itu.

Kadir mengaku gagal paham atas frasa yang digunakan Kajati itu, utamanya frasa tentang penegakan hukum bebas kriminalisasi. Dimana seolah-olah setiap perkara korupsi adalah hasil kriminalisasi. "Memangnya selama ini penanganan kasus korupsi di Kejati penuh dengan kriminalisasi sampai mengatakan bebas kriminalisasi? Dan apakah selama ini penanganan korupsi oleh Kejaksaan dilakukan dengan cara kriminalisasi?" ungkapnya saat dikonfirmasi.

Tak hanya itu, dia juga mengaku statement Kajati soal penegakan hukum yang berbasis kearifan lokal juga cukup ganjil. Kadir mengaku penegakan hukum kasus korupsi yang berbanding lurus dengan kearifan lokal yang dimaksud Kajati tidak jelas. Sebab kearifan lokal tidak memiliki tolak ukur secara hukum .

"Penting ditanyakan, bagaimana caranya kearifan lokal itu? Dalam penanganan kasus korupsi, apa tolak ukurnya hingga disebut seperti itu, karena saya pikir penegakan hukum kasus korupsi berbasis kearifan lokal itu tidak memiliki tolak ukur secara jelas, "pungkasnya.



(sss)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook