alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kejari Buru Aset Pemkot, Termasuk Karebosi dan Pulau Khayangan

Muhammad Chaidir
Kejari Buru Aset Pemkot, Termasuk Karebosi dan Pulau Khayangan
Kejari Makassar terus memburu sejumlah aset milik Pemkot Makassar, salah satunya Pulau Khayangan dan Lapangan Karebosi. Foto : SINDOnews/Doc

MAKASSAR - Usai menerima surat kuasa khusus terkait penanganan 29 aset bermasalah milik Pemkot Makassar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar melalui Kasi Datun, Adnan Hamzah mengaku telah menindaklanjuti perkara aset tersebut dengan beragam upaya.

Mantan Kasipidsus Kejari Bone itu mengaku menangani aset yang dikuasai pihak ketiga memang tidak mudah. Menurutnya, banyak kendala termasuk persoalan status lahan yang kerap mengganjal penanganan.

Meski begitu, Adnan mengaku pihaknya telah berhasil menangani aset ini dan sementara berjalan. Menurutnya saat ini ada dua pendekatan yang dilakukan Kejari Makassar termasuk melakukan pendekatan non litigasi dan litigasi melalui jalur peradilan.



Sayang, Adnan enggan membuka banyak soal aset ini. "Soal berapa yang saat ini sudah kita kembalikan, mohon tunggu hingga kami merampungkan data rilis akhir tahun kami, biar pimpinan (Kajari Makassar) yang memaparkan hasil kerja kami," ujar Adnan saat dikonfirmasi.

Menurutnya persoalan aset ini memang bukan perkara mudah. Banyak upaya yang mesti dilakukan berikut banyaknya kendala-kendala yang kerap ditemui untuk mengembalikan aset pemerintah ini. “Tentu kendala selama ini banyak yang kami temui, mulai dari pembuktian melalui pengadilan yang seperti teman-teman tahu, prosesnya panjang. Tapi ada juga yang dengan litigasi dan sudah kembali, makanya biar lengkap, tunggu akhir tahun kita sampaikan semuanya" ungkapnya

Diketahui pada 22 Mei 2019 lalu, sebuah surat khusus (SKK) yang ditembuskan pada Tim Koorsupgah KPK di Jakarta itu telah memohonkan bantuan kepada pengacara negara di Kejaksaan Negeri Makassar untuk menangani aset bermasalah di Pemkot Makassar.

Ada 29 aset yang dimintai untuk ditangani oleh para pengacara negara di Kejari Makassar, yaitu Tanah Eks THR di Kerung-kerung, 3 tanah perumahan karyawan Pemkot di Jalan Rajawali, Manggala dan di Pattalassang Somba Opu Kab Gowa, kemudian tanah kampung nelayan di Untia, Tanah pada TPI Paotere, Tanah Taman Karunrung di Losari dan Tanah Lahan Pasar Cidu.

Selanjutnya Tanah Taman Tello Baru, Tanah Lokasi Showroom di Urip Sumoharjo, 2 Tanah Taman Perumahan Griya Prima Tonasa seluas 475 m2 dan 1.442 m2 di Blok D8, Tanah di Perumahan BTM Minasaupa, Tanah Fasum di BTN Faizal dan Tanah Lokasi SD Paccerakkang dan beberapa lainnya termasuk di Karebosi, Pasar Butung, Pasar Terong dan Pulau Kayangan.

Sementara itu Peneliti Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, Hamka Anwar menilai persoalan aset ini memang sejak beberapa tahun belakangan menjadi isu yang seksi.

Hal tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya pihak termasuk para pejabat daerah sendiri yang memanfaatkan aset Pemerintah untuk diri sendiri. “Makanya soal aset ini kalau mau terbuka kepublik, semua pasti tau bagaimana aset ini kemudian dikuasai pihak ketiga," ungkap Hamka.

Kendati begitu, masalah aset ini telah terdata oleh Korsupgah KPK, sehingga tidak ada jalan lagi, aset aset milik pemerintah memang harus diupayakan kembali, agar dapat dioptimalkan.

Sebab menurut Hamka, banyak diantara aset tersebut justru menguntungkan pihak ketiga padahal seharusnya jika dikelola bisa menyumbangkan pendapapatan daerah.

Hamka mencontohkan, lahan bilangan Pasar Segar Panakkukang itu belakangan adalah milik pemkot, namun selama ini hasil dari pengelolaan tersebut justru tak masuk kekantong pemkot. "Makanya desakannya kami dari ACC, karena KPK juga sudah punya datanya, sebaiknya Pemkot dan Kejaksaan bisa segera mengambil alih aset-aset tersebut untuk dimanfaatkan segera biar menghasilkan pendapatan daerah," pungkasnya.



(sss)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook