Pemkab Luwu Utara Optimistis Raih Opini WTP Kesembilan

Jum'at, 26 Maret 2021 - 20:12 WIB
loading...
Pemkab Luwu Utara Optimistis Raih Opini WTP Kesembilan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Luwu Utara, Baharuddin Nurdin. Foto: Humas Pemkab Luwu Utara
A A A
LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara optimistis meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk kesembilan kalinya, atau delapan kali berturu-turut. Rencananya, penghargaan opini WTP akan diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Mei 2021 mendatang.

Saat ini, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tengah melakukan audit atas LKPD 2020 selama sebulan, yang dimulai pada 23 Maret kemarin dan akan berakhir pada 21 April mendatang.



"Kita tetap optimistis, LKPD yang sudah kita serahkan tepat waktu beberapa hari yang lalu ke BPK akan kembali berbuah opini WTP yang kesembilan, atau delapan kali berturut-turut,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Luwu Utara, Baharuddin Nurdin, Kamis (25/3/2021), di Masamba.

Landasan optimisme tersebut adalah, selain LKPD diserahkan tepat waktu, juga penyajian LKPD sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP).



“Sesuai regulasi, LKPD diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ini sudah kita penuhi. Berikutnya bahwa pengalaman selama ini, apa yang menjadi koreksi BPK kita sudah benahi. Salah satunya LKPD kita sudah sesuai SAP, kemudian Sistem Pengendalian Intern Daerah kita juga sudah cukup memadai, sesuai peraturan perundang-undangan yang memang menjadi bagian dari substansi perolehan opini WTP,” jelas dia.

“Semua hal ini sudah kita penuhi dan memang semuanya masuk kriteria penilaian,” sambungnya lagi.



Ia berharap, perangkat daerah mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa BPK dalam rangka pemeriksaan LKPD TA 2020.

“Tim BPK sementara melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap seluruh objek belanja APBD 2020. Dan insyaallah, pada Mei 2021 mendatang, setelah lebaran, opini WTP akan diserahkan kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota yang telah menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai SAP," kata dia.
(luq)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2087 seconds (0.1#10.140)