alexametrics
TOPIK TERPOPULER

Senator Ini Sesalkan Kebijakan Pemerintah Soal Salat Idul Fitri

Muhaimin Sunusi
Senator Ini Sesalkan Kebijakan Pemerintah Soal Salat Idul Fitri
Senator asal Sulsel Ajiep Padindang menyesalkan kebijakan pemerintah yang meniadakan Salat Idul Fitri secara berjemaah di masjid dan lapangan. Foto/Istimewa

MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulsel, Ajiep Padindang, menyesalkan kebijakan pemerintah terkait Salat Idul Fitri. Diketahui pemerintah meniadakan Salat Idul Fitri di masjid dan lapangan dengan dalih menekan penyebaran virus corona alias covid-19. Di sisi lain, pusat perbelanjaan, seperti mal, malah dilonggarkan.

"Saya sayangkan pemerintah jika terlalu memperketat larangan Salat Idul Fitri di masjid. Sekarang terlalu berkembang stigma di masyarakat bahwa rumah ibadah diperketat, sementara tempat perbelanjaan dilonggarkan," kata Ajiep saat ditemui di Kantor Balai Senator, Boulevard, Panakkukang, Rabu (20/5/2020).

Baca Juga: Surat Edaran MUI Sulsel : Salat Idul Fitri Dilaksanakan di Rumah



Senator asal Sulsel ini berpendapat pelaksanaan Salat Idul Fitri seharusnya bisa dilakukan. Asal dengan standar protokoler penanganan covid-19. Misalnya panitia atau pengurus masjid menyediakan alat pengukur suhu tubuh di pintu masuk.

"Selain itu, di tempat wudhu juga disiapkan sabun dan hand sanitizer. Pengelola masjid diberikan arahan untuk mempersingkat rangkaian pelaksanaan Salat Id, misalnya khutbah jangan panjang," ujarnya.

Ajiep menyarankan agar jamaah Salat Idul Fitri juga dibatasi. Misalnya hanya menggelar Salat Id sesama orang yang tinggal di kompleks yang sama.

Lebih jauh, Ajiep meminta pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota tidak melonggarkan penanganan covid-19. Dia mengungkapkan informasi dari beberapa negara yang berakibat fatal setelah pelonggaran.

"Banyak info dari negara lain yang telah melonggarkan penanganan Covid-19 kemudian mendapatkan serangan tahap kedua. Akibatnya korban jiwa malah lebih banyak," ungkapnya.

"Saya paham dampak ekonomi, tapi yang harus diuatamakan nyawa masyarakat. Intinya, pola penanganan bansos perlu diperbaiki. Kami di Komisi I sudah membahas persoalan bansos ini," sebutnya.

Baca Juga: Warga Sulsel Diimbau Laksanakan Salat Idul Fitri di Rumah

Politisi Partai Golkar ini menegaskan pemerintah tidak bisa menjadikan anggaran sebagai alasan pelonggaran penanganan covid-19. Sementara sudah ada pos untuk covid-19.

"Fokus reses kali ini selain terkait undang-undang juga aksi sosial penanganan dampak covid. Kami lakukan kunjungan ke beberapa kelompok masyarakat untuk menyerahkan bantuan paket sembako," tutup Ajiep.



(tri)

preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak