TOPIK TERPOPULER

Berbicara di UNM, Wamenkumham Beri Mahasiswa Pemahaman Soal RUU KUHP

Tim SINDOnews
Berbicara di UNM, Wamenkumham Beri Mahasiswa Pemahaman Soal RUU KUHP
Rektur UNM, Prof Husain Syam dan Wamenkumham, Prof Edward Omar Sharif dalam Quo Vadis RUU KUHP, Kamis (8/4/2021). Foto: Humas UNM

MAKASSAR - Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Prof Edward Omar Sharif menjadi pembicara kunci dalam kuliah umum Quo Vadis RUU KUHP di Universitas Negeri Makassar (UNM), Kamis (8/4/2021).

Dalam penalarannya, Prof Edward menjelaskan bahwa RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun sistem kodifikasi hukum pidana nasional, untuk menggantikan KUHP lama, yang merupakan produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia-Belanda.



Baca juga: Wamenkumham Nilai Dua Eks Menteri Layak Dituntut Mati, Ini Penjelasannya

KUHP warisan kolonial Hindia Belanda telah berkembang secara masif, dan banyak menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum yang diatur dalam kodifikasi," jelasnya.

Ia melanjutkan, pada tahun 1963 telah diadakan seminar hukum nasional I, dan telah dimulai pembentukan RUU KUHP yang baru. Namun dia mengakui, membuat KUHP membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Ia mencotohkan, Belanda membutuhkan waktu sekitar 70 tahun setelah merdeka, untuk membuat KUHP sendiri.

Wamenkumham berharap, kuliah umum ini bisa menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak, yang menaruh perhatian pada perkembangan hukum pidana. Serta menyamakan presepsi masyarakat terhadap pasal dalam RUU KUHP.



Sehingga kata dia, pertanggungjawaban proses pembentukan peraturan perundang-undangan, bisa disajikan secara transparan dengan keterlibatan masyarakat.

Baca juga: Menkumham Minta Peradi Perjuangkan Single Bar sebagai Wadah Advokat

Tidak hanya itu, Omar Sharif mengatakan, selama ini banyak yang gagal paham dengan isi dari RUU KUHP, sehingga mempermasalahkannya. Padahal menurutnya, mereka tidak membaca secara lengkap antara buku 1 dan buku 2.

“Jadi sulit untuk dimegerti jika langsung membaca buku dua saja. Untuk memahami RUU KUHP harus dibaca tuntas antara buku satu dan dua agar tidak salah paham,” kata Omar dalam paparannya.

Sementara itu, Rektor UNM, Prof Husain Syam dalam sambutannya mengaku sengaja mengundang Wamenkumham agar pemahaman mahasiswa bertambah.

“Bukan hanya kali ini kita datangkan tokoh-tokoh untuk menjadi pembicara. Tujuannya dilakukan agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan tambahan,” jelasnya.

Dalam kegiatan kuliah umum ini, Husain Syam juga memberikan isyarat untuk segera membuka jurusan ilmu hukum.

Baca juga: Wamenkumham Anggap Kebijakan Kontroversial Yasonna Sangat Rasional

Pada kesempatan itu juga, guru besar bidang pertanian itu juga menyinggung soal UNM sebagai kampus enterpreneur. Menurutnya, melalui kampus enterpreneur, UNM ingin menghasilkan lulusan yang berjiwa enterpreneur.

Dalam kuliah umum itu turut hadir juga Zainal Arifin Mochtar pakar hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Prof Hasnawi Haris selaku Wakil Rektor I UNM.



(luq)

preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!