alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Bantah Lamban, Kajari Sebut Tak Mudah Kejar Aset Pemkot Makassar

Muhammad Chaidir
Bantah Lamban, Kajari Sebut Tak Mudah Kejar Aset Pemkot Makassar
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Nurni Farahyanti. Foto : Istimewa

MAKASSAR - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Nurni Farahyanti menyebut pengejaran 29 aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tak semudah membalikkan telapak tangan. Dirinya pun membantah lamban dalam pengejaran tersebut.

"Ada beberapa PSU yang sudah kembali ke pemkot, diantaranya itu Perumahan Lagosi Permai oleh pengembang PT Jaya Andar Permai, Perumahan Sudiang 2 dan Perumahan Permata Sudiang 4 oleh pengembang PT Murtigraha Perkasa Dinamika dimana nilai NJOP aset tersebut Rp42.022.624.480," ungkapnya kepada SINDOnews.

Menurut Nurni beberapa hal yang membuat langkah pengejeran aset tidak mudah diantaranya adalah karena ada beberapa kasus yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi melalui pengadilan.  "Masalah Pasar Sentral misalnya, itu lewat jalur litigasi dan sampai saat ini setelah hakim menolak secara keseluruhan gugatan penggugat, banding masih dilakukan, jadi memang membutuhkan waktu," ujarnya.



Tak hanya itu saat ini pihaknya juga sementara memproses dan menunggu tindak lanjut pemerintah kota (pemkot) dalam kasus Pasar Butung
Diketahui sejauh ini pada 22 Mei 2019 lalu, sebuah surat khusus (SKK) yang ditembuskan pada Tim Koorsupgah KPK di Jakarta itu telah memohonkan bantuan kepada pengacara negara di Kejaksaan Negeri Makassar untuk menangani aset bermasalah di Pemkot Makassar.

Ada 29 aset yang diminta ditangani Pengacara Negara di Kejari Makassar, yaitu tanah eks THR di Kerung-kerung, tiga bidang tanah perumahan pegawai pemkot di Jalan Rajawali, Manggala dan di Pattalassang Somba Opu Kab Gowa. Kemudian tanah Kampung Nelayan di Untia, tanah pada TPI Paotere, tanah Taman Karunrung di Losari dan tanah Lahan Pasar Cidu.

Selanjutnya tanah Taman Tello Baru, tanah lokasi showroom di Urip Sumoharjo, dua tanah Taman Perumahan Griya Prima Tonasa seluas 475 m2 dan 1.442 m2 di blok D8, tanah di perumahan BTM Minasaupa, tanah fasum di BTN Faizal dan tanah lokasi SD Paccerakkang dan beberapa lainnya termasuk di Karebosi, Pasar Butung, Pasar Terong dan Pulau Kayangan.

Sementara itu Peneliti Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, Hamka Anwar menilai persoalan aset ini memang sejak beberapa tahun belakangan menjadi isu yang seksi.

Hal tersebut dilatar belakangi banyaknya pihak termasuk para pejabat daerah sendiri yang memanfaatkan aset Pemerintah untuk diri sendiri. "Makanya soal aset ini kalau mau terbuka kepublik, semua pasti tau bagaimana aset ini kemudian dikuasai pihak ketiga," ungkap Hamka.

Kendati begitu, masalah aset ini telah terdata oleh Korsupgah KPK, sehingga tidak ada jalan lagi, aset aset milik pemerintah memang harus diupayakan kembali, agar dapat dioptimalkan.

Sebab menurut Hamka, banyak diantara aset tersebut justru menguntungkan pihak ketiga padahal seharusnya jika dikelola bisa menyumbangkan pendapapatan daerah.

Hamka mencontohkan, lahan bilangan Pasar Segar Panakkukang itu adalah milik pemkot. Namun selama ini hasil dari pengelolaan tersebut justru tak masuk kekantong pemkot. "Makanya desakannya kami dari ACC, karena KPK juga sudah punya datanya, sebaiknya Pemkot dan Kejaksaan bisa segera mengambil alih aset-aset tersebut untuk dimanfaatkan segera biar menghasilkan pendapatan daerah," pungkasnya.



(sss)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook