Danny Harus Indahkan Dewan dalam Penggunaan Anggaran Makassar Recover

MAKASSAR - Wali Kota Makassar diminta untuk mengindahkan legitimasi dewan dalam penggunaan anggaran Makassar Recover . Apalagi, program tersebut rencananya akan menelan anggaran fantastis Rp380 milliar.

Pengamat Keuangan Bastian Lubis mengatakan, anggaran yang digunakan wali kota tidak lain merupakan uang rakyat, sehingga semestinya sekecil apapun bentuk anggaran, harus tetap dibicarakan dan disetujui dewan.

“Pemilik dana ini kan DPRD, kita punya uang yah di wakil DPRD, eksekutif kan pelaksana aja, eksekutif mengusulkan, dewan setuju yah selesai. Makanya kepala daerah itu perlu dukungan kuat di dewan,” ujarnya.

Seyogyanya kata dia, penggunaan anggaran harus diawasi sendiri oleh rakyat dalam hal ini diwakili oleh DPRD Kota Makassar , lantaran peruntukannya yang sangat tinggi, jangan sampai anggaran fantastis tersebut hanya sekadar menjadi pemborosan.



Sehingga, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto diminta mengindahkan legitimasi dewan, apalagi dari beberapa pernyataan wali kota dikatakan seolah bersikap memiliki sendiri program tersebut, padahal yang digunakan justru uang rakyat. “Jadi nda boleh, sebenarnya, nda boleh bilang begitu, itu program, program rakyat karena pakai uang rakyat,” ketusnya.

Dia melanjutkan, pemerintah kota tidak bisa berjalan sendiri untuk merumuskan programnya, harus ada harmonisasi yang terjalin bersama dewan selaku pemilik anggaran.

“Dewan itu penentu anggaran, nda bisa kita jalan sendiri, kita pakai APBD ini harus hati-hati, itu dewan sudah restui atau tidak, yang kita khawatirkan sudah dibelanja semua dan akhirnya nda disetujui, yah tanggung sendiri. Kalaupun tidak lewat dewan itu pasti ada juknisnya nda bisa juga seenaknya, kalau instruksi pusat itu jelas juknisnya, tapi tetap pasti ada pertanggungjawaban ke dewan muaranya,” ungkap Bastian.

Sikap Wakil DPRD Kota Makassar yang mendesak adanya transparansi anggaran beberapa waktu lalu dikatakannya sudah menjadi wajar dan semestinya menjadi keharusan, lantaran sudah menjadi legitimasinya untuk melakukan pengawasan.

“Wajar transparansi ada, itu ngak salah kok, ngak usah pusing kasi aja kalau mau diapakan nda masalah, kalau kita mau laksanakan kegiatan-kegiatan apapun itu yang menggunakan uang rakyat, wakilnya rakyat itu dewan, dewan yang menentukan, boleh atau tidak gitu loh. Kita punya ide boleh, tapi kita harus komunikasikan ke sana supaya enak. Jangan sampai kalau nda ada restu itu bahaya bisa ribut di akhir dan itu susah,” ujarnya.