alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

6 Fraksi DPRD Tana Toraja Setuju Bahas 3 Raperda Usulan Pemkab

Joni Lembang
6 Fraksi DPRD Tana Toraja Setuju Bahas 3 Raperda Usulan Pemkab
Rapat paripurna DPRD tentang penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tiga raperda. Foto: SINDOnews/Joni Lembang

TANA TORAJA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja menyetujui tiga rancangan peraturan daerah (raperda) yang diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja untuk dibahas menjadi peraturan daerah (perda).

Persetujuan tersebut disampaikan masing-masing fraksi melalui pandangan umumnya dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (15/1/2020).

"Sebanyak enam fraksi di DPRD Tana Toraja setuju agar tiga raperda dibahas ke tingkat selanjutnya," ujar Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi saat memimpin jalannya rapat paripurna.



Dia mengatakan, tiga raperda yang disetujui dibahas ke tingkat selanjutnya yakni, raperda tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja, raperda tentang perubahan kedua atas perda nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan raperda tentang perubahan kedua atas perda nomor 2 tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam Wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Sebagai tindak lanjut persetujuan anggota dewan itu, dalam waktu dekat akan dilaksanakan rapat pimpinan dewan bersama pimpinan fraksi-fraksi
untuk mengambil keputusan, apakah pembahasan lanjutan tiga raperda itu dibentuk panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja).

"Pansus atau panja yang akan dibentuk untuk bahas tiga raperda itu tergantung keputusan hasil rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan seluruh fraksi," kata Welem.

Meski semua fraksi di DPRD setuju tiga raperda tersebut dibahas ke tingkat selanjutnya, namun beberapa fraksi memberikan catatan terhadap tiga raperda itu. Salah satunya fraksi partai Nasdem.

"Khusus raperda tentang perubahan kedua atas perda nomor 2 tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam Wilayah Kabupaten Tana Toraja, harus mempertimbangkan perubahan status desa ke kelurahan atau sebaliknya. Jangan sampai, perubahan status desa bisa menghambat penyaluran dana desa," ujar juru bicara Fraksi Nasdem, Yuli Saranga'.

Sementara itu, Wakil Bupati Tana Toraja, Victor Datuan Batara mengakui, Kabupaten Tana Toraja satu-satunya kabupaten dan kota di Sulsel yang belum meningkatkan status Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan. Untuk beralih status dari kantor ke badan, Pemkab Tana Toraja mengajukan raperda tentang pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk ditetapkan menjadi perda.

"Untuk meningkatkan status kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi badan harus melalui perda," kata Victor.



(man)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook