alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Sejumlah OPD Dilebur, Pemprov Sulsel Pastikan Program Tetap Berjalan

Syachrul Arsyad
Sejumlah OPD Dilebur, Pemprov Sulsel Pastikan Program Tetap Berjalan
Pemprov Sulsel memastikan program kegiatan tetap berjalan meski ada sejumlah OPD yang dilebur. Foto/Ilustrasi/dok SINDOnews

MAKASSAR - Perubahan struktur kelembagaan atau organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel tidak mengganggu program berjalan. Seluruh program kegiatan yang ada di tiap OPD berjalan sebagaimana mestinya, meski ada sejumlah perangkat daerah yang dilebur.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Junaedi, menuturkan perubahan struktur OPD di lingkup Pemprov Sulsel tidak mengganggu secara signifikan program yang ditetapkan pada OPD lama. Dikatakan, program yang melekat di perangkat daerah lama, secara otomatis turut digeser ke OPD yang baru.

"Jadi tidak ada perubahan program atau kegiatan. Inikan yang berubah hanya OPD-nya, urusannya tidak berubah. Itu program kegiatan melekat di urusan, bukan di OPD. Jadi tidak ada yang berubah untuk program kegiatan," kata Edi di Makassar.



Jika ada OPD yang berdasarkan nomenklatur baru, digabung ke perangkat daerah lain, otomatis programnya pun akan digeser yang bersesuaian dengan tugas dan fungsinya. Misalnya, Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel yang organisasinya dilebur ke Diskominfo Sulsel.

Maka, program di biro humas sebelumnya, turut digeser di bawah bidang Diskominfo Sulsel yang sesuai. Revisi rencana kerja anggaran (RKA) maupun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) diakui tidak perlu dilakukan.

"Cuma memang penempatannya yang kita pindahkan. Anggaplah misalnya kegiatannya di humas. Kemarin kan di sekretariat daerah. Sekarang sudah pindah ke dinas kominfo. Lalu, kegiatan biro aset di sekretariat daerah, sebagian pindah ke kami BPKD, sebagian lagi kalau misalnya ada masalah legalitas aset pindah ke biro hukum. Jadi cuma menggeser program," beber dia.

Sementara terkait anggaran pelaksanaan program kegiatannya, Edi juga tidak mempermasalahkan. Kata dia, program kegiatan untuk sementara tetap berjalan.

Sementara untuk pembayarannya bisa menyusul kemudian sampai ada oejabag definitif yang mengisi OPD lowong sesuai nomenklatur baru. "Cuma memang pembayaran-pembayaran menunggu pejabat definitif. Misalnya ada kegiatan yang butuh pembiayaan, dikasih jalan sekarang saja. Pembayarannya nanti menyusul setelah pejabat definitif ada," tutur dia.

Pemprov Sulsel sendiri tengah merencanakan perubahan parsial APBD 2020. Langkah ini ditempuh untuk menyesuaikan struktur kelembagaan atau organisasi perangkat daerah (OPD) baru yang terbentuk berdasarkan Perda Nomor 11/2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 10/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pengalokasian anggaran kepada struktur organisasi baru juga sifatnya hanya menggeser saja. Mengikuti urusan kewenangan OPD lama yang bersesuaian tupoksinya terhadap struktur lembaga yang baru. "Tetap jalan normal seperti biasa. Jadi tidak ada yang tidak berjalan. Memang ada yang berkembang seperti itu. Tapi kan sudah kita rapat juga dengan inspektorat bahwa tetap jalan sepeti biasa," jelas Edi.

Sebelumnya Asisten III Bidang Pemerintaha Setda Sulsel, Tautoto Tanaranggina juga tak menampik banyak pejabat khususnya eselon III/IV yang OPD-nya dilebur, statusnya demisioner.

Mereka pun kini bingung menjalankan tugas di OPD lama karena status belum jelas, termasuk penempatannya. Meski begitu, untuk sementara dia berharap tugas tetap jalan sembari menunggu status definitifnya. "(Statusnya) demisioner, tapi fungsinya sementara tetap dijalankan oleh pejabat yang ada," kata Tautoto.

Untuk proses pengisian jabatan dan pelantikan ulang sesuai nomenklatur baru, lanjut dia, masih menunggu kebijakan dan instruksi Gubernur Sulsel.



(tyk)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook