Wabup Takalar Minta Pembayaran Lahan Pamukkulu Dipercepat

TAKALAR - Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi hak-hak pihak ketiga Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) kelompok Hutan Komara akan segera dilakukan setelah lebaran. Pemancangan itu akan dilakukan di sekitar lokasi program strategis Nasional Bendungan Pammukkulu.

Baca : Perkuat Ekonomi Lokal Lewat UMKM, Ini Dilakukan Dekranasda Takalar

Wakil Bupati Takalar Achmad Daeng Se're mendukung rencana pemancangan trayek batas tersebut. Meski demikian, orang nomor dua Pemkab Takalar ini juga meminta agar pembayaran lahan masyarakat di lokasi Bendungan Pammukkulu dipercepat.

"Kami dari Tim Kabupaten akan siap mendukung kegiatan pemancangan trayek batas setelah lebaran," katanya kepada wartawan, Kamis (21/05/2020).

Haji Dede, sapaan, juga menyarankan agar kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengang untuk dapat mengajak Gubernur atau Wakil Gubernur Sulsel berkunjung langsung bersama ke Lokasi Bendungan Pammukkulu.

Sementara itu, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah VII Makassar Hariani Samal mengatakan, pemasangan pancang ini dilakukan pada bagian paling luar, dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya masyarakat yang komplain terkait pemasangan pancang.

Hariani mengatakan, setelah dilakukan rapat trayek batas di lokasi bendungan Pammukkulu dan dihasilkan kesepakatan bahwa tim segera diturunkan, pada awal bulan Maret dilakukan pemancangan sementara.

"Kita pasang trayek paling luar tujuan untuk mengetahui ada tidaknya masyarakat yang komplain," jelasnya.

Selain itu, Kepala BPKH wilayah VII Makassar menjelaskan bahwa hutan Komara akan diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan produksi (Out) seluas kurang lebih 17,303 hektar.

Diketahui Pemkab Takalar bersama Kementerian PUPR berencana membangun Bendungan Pamukkulu. Pembangunan bendungan ini digagas untuk mengairi hampir semua wilayah persawahan di Kabupaten Takalar.

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin anggaran pembangunan Bendungan Pammukkulu.
Untuk merampungkan bendungan, Kementerian PUPR akan mengalokasikan anggaran senilai Rp1,7 triliun.