alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

2 Orang Dewan Pengawas RSUD Bulukumba Dinilai Tak Memenuhi Syarat

Eky Hendrawan
2 Orang Dewan Pengawas RSUD Bulukumba Dinilai Tak Memenuhi Syarat
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba. Foto: Istimewa

BULUKUMBA - Pengisian jabatan Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Daeng Raja Bulukumba dianggap telah menyalahi aturan. Dari lima Dewas, dua di antaranya dianggap tidak memenuhi syarat.

Tiga dari lima Dewas yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba di bawah kendali AM Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto, berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka yakni Andi Bau Amal (Sekda Bulukumba), Andi Ade (Kepala BKPSDM), dan Andi Mappiwali (Eks Kepala BKAD). Dua lainnya dari keterwakilan masyarakat, Makmur Masda dan Syahqiul Fahmi.

Ketua Harian LMPI Bulukumba, Ilham Ashari menjelaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah pada pasal 17 poin 6 huruf F dan G yang berbunyi Dewas berijazah paling rendah Strata 1 dan berusia maksimal 60 tahun.



"Ada dua nama yang dianggap tidak memenuhi syarat namun terkesan dipaksakan untuk menduduki jabatan tersebut. Karena cukup jelas bahwa paling rendah berijazah S1 dan berusia maksimal 60 tahun," katanya, Minggu (19/1/2020).

Ilham mengatakan, keberadaan Dewas RSUD cukup penting dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuannya, agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan manajemen kesehatan rumah sakit.

"Sehingga dasar itu kami berharap agar Bupati segera mengambil langkah lanjutan terkait hal itu. Karena jika dibiarkan, tentu nantinya akan menjadi temuan karena melabrak peraturan yang ada," ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, dua Dewas yang dianggap tak lagi memenuhi syarat yakni Makmur Masda yang diduga tidak memenuhi kualifikasi pendidikan. Sedangkan, Syahqiul Fahmi dari segi usia juga tidak lagi memenuhi syarat. Orang tua dari Kepala Bappeda Bulukumba itu diketahui telah berusia di atas dari 60 tahun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulukumba, Andi Ade yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa Permendagri nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah mulai diberlakukan Januari 2020.

"Berdasarkan petunjuk yang kami terima, Permendagri nomor 79 itu diberlakukan tahun 2020 per-Januari ini. Acuannya cukup jelas," kata dia.

Andi Ade mengaku jika berdasarkan Permendagri tersebut, tentu perombakan Dewas perlu dilakukan penyesuaian. Di mana posisi Dewas saat ini berganti dan menunjuk pengganti yang sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan.

"Kalau berdasarkan Permendagri memang harus dilakukan pergantian, digantikan sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan oleh peraturan yang ada," pungkasnya.



(man)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook