alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Tenaga Kontrak Terancam Dihapus, Ini Tanggapan Wali Kota Makassar

Vivi Riski Indriani
Tenaga Kontrak Terancam Dihapus, Ini Tanggapan Wali Kota Makassar
Pemerintah berencana menghapus tenaga kontrak dan hanya ada ASN dan PPPK. Foto: Sindonews/ilustrasi

MAKASSAR - Nasib tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diujung tanduk. Pemerintah pusat telah sepakat tidak ada lagi pegawai pemerintah selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebijakan itu disepakati oleh Komisi II DPR RI bersama Kementrian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negera (BKN), Senin kemarin. Keputusan tersebut merujuk pada UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hanya mengenal status kepegawaian secara nasional yakni PNS dan PPPK.

Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menyampaikan, rencana penghapusan tenaga kontrak di lingkup instansi pemerintah tidak serta merta dilakukan tanpa memberikan solusi. Apalagi jumlah tenaga kontrak saat ini tidak sedikit sehingga perlu dipertimbangkan nasibnya.



Menurut Iqbal, menanggapi kebijakan tersebut bukan soal setuju atau tidak. Akan tetapi, jika kebijakan ini diterapkan diperlukan skenario lebih lanjut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Kalau aturannya jelas pasti pemerintah sudah punya jalan keluar yang dipikirkan. Jadi, pada prinsipnya kita sudah punya skenario, misalnya kalau diberhentikan semua atau setengah kita sudah ada skenario," jelas Iqbal.

Apalagi, keberadaan tenaga kontrak diakui Iqbal jelas membantu kinerja pemerintah, khususnya dalam hal pelayanan. Meski begitu, jika kebijakan ini dijalankan maka pegawai yang berstatus PNS maupun PPPK harus bisa bekerja lebih giat lagi.

"Kalau banyak tenaga kontrak ASN kurang kerjanya, tapi kalau berkurang tenaga kontrak kan pelayanan tidak pernah berhenti maka ASN banyak kerjanya," tuturnya.

Melihat kondisi saat ini, Iqbal menjelaskan ada beberapa SKPD yang kekurangan tenaga kontrak. Tapi tidak sedikit pula SKPD yang kelebihan sehingga perlu ada penyesuaian analisis kebutuhan jumlah tenaga kontrak disetiap SKPD.

"Misalnya di Satpol PP dan Dishub itu kekurangan tenaga kontrak karena jumlah personel yang ada saat ini itu belum mampu mengcover seluruh wilayah di Makassar, sedangkan di unit kerja lain itu kelebihan," terangnya.



(agn)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook