alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kajati Didesak Evaluasi Kerja Jaksa Penutut Umum Kasus Korupsi

Muhammad Chaidir
Kajati Didesak Evaluasi Kerja Jaksa Penutut Umum Kasus Korupsi
Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel di Jalan Urip Sumiharjo Makassar. Foto : SINDOnews/Doc

MAKASSAR - Lembaga pemantau kasus korupsi ACC Sulawesi mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel mengevaluasi jaksa penuntut umum (JPU) yang kerap menyusun tuntutan pada terdakwa korupsi secara tidak maksimal.

Peneliti ACC Sulawesi, Hamka Anwar menyebut sejak 2019 lalu, sangat banyak perkara yang divonis ringan hakim. Penyebabnya menurut dia, karena tidak seriusnya Jaksa Penuntut dalam membuktikan dakwaannya sehingga mempengaruhi tuntutan bahkan putusan hakim.

"Banyak pelaku korupsi yang kita perhatikan dituntut rendah, begitu juga dalam pembuktian dakwaan, banyak kasus yang seharusnya jaksa memaksimalkan pembuktian primernya, tapi faktanya jaksa selalu memakai dakwaan subsider," ungkap Hamka.



Hal ini kata Hamka jelas mempengaruhi putusan hakim, sehingga tidak jarang karena jaksa gagal membuktikan dakwaannya secara maksimal.

Sementara para terdakwa yang juga diberikan kesempatan untuk membela diri pasti akan memanfaatkan itu. "Jadi saya pikir, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel sangat penting untuk melakukan evaluasi, rentut harus melalui gelar, sehingga penanganan perkara menjadi berkualitas," ujar Hamka.

Sebelumnya, pengacara salah satu terpidana kasus korupsi dana hibah KPU Makassar, Abdul Gofur sempat melayangkan protes atas perbedaan tuntutan pada kliennya Habibie.

Kepada SINDOnews, Abdul Gofur, mengaku tak habis pikir dalam kasus RSUD Parepare justru mendapatkan putusan ringan satu tahun enam bulan, sementara dalam kasusnya tuntutan jaksa tujuh tahun.

"Ini kalau diputuskan Hakim, tentu paling kecilnya dari 2/3 itu 4 atau 5 tahun, kan sangat kita sayangkan kalau tuntutan jaksa tinggi sekali dalam kasus KPU ini, sementara kasus lainnya yang kerugian negaranya besar malah dituntut berbeda, paling banter dua tahun," tukasnya.

Sementara itu, menanggapi permintaan ACC Sulawesi, Kasi Penkum Kejati Sulsel, Idil mengaku penyusunan tuntutan jaksa memiliki beberapa pertimbangan, termasuk pertimbangan memberatkan dan meringankan terdakwa.

"Jadi misalkan dalam kasus korupsi itu terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum tuntutan, tentu itu meringankan. Sementara untuk pertimbangan yang memberatkan mungkin karena terdakwa menghambat penyelidikan atau penyidikan atau bisa jadi karena tidak mengakui perbuatannya," pungkasnya.



(sss)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook