alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

KPU Bulukumba-Selayar Gerilya Perjuangkan Kenaikan Honor Adhoc

Muhaimin Sunusi
KPU Bulukumba-Selayar Gerilya Perjuangkan Kenaikan Honor Adhoc
KPU Bulukumba dan Selayar masih bergerilya untuk memperjuangkan kenaikan honor badan adhoc di daerahnya. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba dan Selayar masih bergerilya memperjuangkan kenaikan honorarium badan adhoc di daerahnya. Karena masih kekurangan anggaran, dua penyelenggara pilkada ini tak bisa memenuhi gaji badan adhoc sesuai aturan baru yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Belum lama ini, Kemenkeu mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan honor badan adhoc untuk pilkada serentak 2020. Kenaikannya pun beragam. Mulai dari Rp150 ribu sampai Rp350 ribu sesuai jabatannya.

Ketua KPU Bulukumba, Kaharuddin, mengklaim sudah ada lampu hijau dari pemerintah kabupaten setempat. Hal itu setelah pihaknya bertemu dengan Bupati Bulukumba, Sukri AM Sukri A Sappewali di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin.



"Kami dijanji bertemu pada Senin (27/1) pekan depan untuk membahas lebih lanjut soal kenaikan honor adhoc ini. Mudah-mudahan saja, DPRD juga hadir dalam pertemuan tersebut, biar langsung tuntas," ucap Kahar saat dihubungi SINDOnews, Kamis (23/1/2020).

Kahar menuturkan surat pengajuan tambahan anggaran untuk kenaikkan honor badan adhoc sedianya sudah dimasukkan ke Pemkab Bulukumba sejak tahun lalu. Hanya saja, hingga saat ini belum ada respon dari pemerintah setempat.

"Kami sudah masukkan surat sejak bulan 11 (November 2019). Tapi memang belum ada hasil sampai sekarang," kata Kahar.

KPU Bulukumba membutuhkan Rp4,5 miliar dana tambahan agar mampu memenuhi kebijakan Kemenkeu untuk menaikkan honor badan adhoc. Sebelumnya, mereka telah menerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk menggelar Pilkada 2020 sebesar Rp27, 5 miliar.

Sementara itu, KPU Selayar menempuh upaya berbeda untuk menaikkan honorarium badan adhoc. Dimana mereka kembali melakukan konsultasi ke KPU RI untuk mencari solusi terbaik.

Komisioner KPU Selayar, Dewantara, mengatakan pihaknya juga telah memasukkan surat untuk meminta tambahan anggaran sejak Desember 2019 lalu. Surat tersebut juga sudah melalui tembusan KPU Sulsel dan Pemprov Sulsel. Hanya saja sampai saat ini, Pemkab Selayar belum memberikan respons.

"Maka dari itu, kami melakukan konsultasi ke KPU RI ditemani Komisioner KPU Provinsi Sulsel. Saat ini, saya masih ada di Jakarta. Konsultasinya sampai besok (hari ini)," terang Dewantara saat dihubungi.

Dewantara menuturkan hasil sementara dari konsultasi KPU RI yakni pihaknya diminta kembali merujuk pada surat Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Dalam instruksinya, KPU kabupaten/kota diminta melakukan penyesuaian atau rasionalisasi anggaran. Jika memang pihak Pemkab tak mengindahkan permintaan tambahan anggaran KPU.

"Rasionalisasi anggaran itu maksudnya, kalau masih ada anggaran di pos-pos kegiatan lain yang bisa ditarik masuk untuk membiayai itu (kenaikan honor adhoc). Maka digunakanlah cara itu," tuturnya.

"Tapi jika dalam proses rasionalisasi itu belum dapat memenuhi Permenkeu, maka dibuatlah kesepakatan dengan tim anggaran pemerintah daerah dan KPU bahwa karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak dapat dibayarkan sesuai dengan Permenkeu. Hanya menetapkan sesuai yang tetapkan hari ini (honor tidak naik)," terangnya.

Meski begitu, Dewantara menegaskan pihaknya akan tetap berupaya menaikkan honorarium badan adhoc di Selayar. Dengan cara meminta tambahan anggaran ke Pemkab setempat. "Tapi sebenarnya, kita masih memungkinkan meminta ke pemerintah daerah. Siapa tahu pemerintah mau berbaik hati. Bisa menganggarkan dana tambahan (yang kita minta)," jelasnya.

KPU Selayar membutuhkan Rp2,6 miliar untuk memenuhi instruksi Kemenkeu dalam menaikkan honorarium badan adhoc. Sebelumnya, mereka telah menerima NPHD sebanyak Rp22 miliar untuk biaya menggelar Pilkada Selayar 2020.



(tyk)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook