TOPIK TERPOPULER

Pejabat Pemerintah di Luwu Utara Dilarang Terima Parsel Lebaran

Tim SINDOnews
Pejabat Pemerintah di Luwu Utara Dilarang Terima Parsel Lebaran
Pedagang menyusun parcel di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (4/5/2021). Di Luwu Utara, pejabat pemerintah dilarang menerima parsel. Foto: SINDOnews

LUWU UTARA - Pejabat pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara dilarang menerima parsel lebaran Idul Fitri 2021. Larangan ini tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan Bupati Luwu Utara Nomor 700/155/Inspektorat/2021 tanggal 4 Mei 2021.

Surat edaran tersebut terkait larangan gratifikasi menjelang Idul Fitri 1442 H. SE ini sekaligus menindaklanjuti SE KPK Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 terkait Gratifikasi menjelang Idul Fitri 1442 H.

Baca juga: Kelompok Tani Desa Lantang Tallang Dapat Bantuan 46 Ekor Kambing

SE ini ditujukan kepada staf ahli bupati, para asisten sekretariat daerah (Setda), para kepala perangkat daerah, camat, dan para penyelenggara negara lainnya.

Ada enam poin penting dalam SE itu, di antaranya ASN dan pejabat lainnya diwajibkan menolak gratifikasi, baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.



Jika terlanjur menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak lain yang membutuhkan dan melaporkannya ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Luwu Utara disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penerimaannya.

Selanjutnya UPG Luwu Utara akan melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud.

Poin lainnya adalah ASN atau pejabat di diminta tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai THR atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan dan/atau ASN/penyelenggara negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Baca juga: Posko Penyekatan Larangan Mudik di Luwu Utara Tersebar di Tiga Titik

ASN juga dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas untuk kegiatan mudik lebaran.



“Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporaan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses di www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK di nomor telepon 198. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id.suratelektronik di alamat pelaporan gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK. Aplikasi Pelaporan Online (GOL Mobile) dapat diunduh di Play Store atau App Store dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK,” begitu bunyi SE Bupati poin terakhir atau poin kelima.

Sementara itu, Sekretaris UPG Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, Sofyan Hamid, menyebutkan bahwa kriteria gratifikasi yang dilarang yaitu berhubungan dengan jabatan.

"Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar,” jelas Sofyan.



(luq)

halaman ke-1 dari 2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!