Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Ratusan Napi di Makassar Diusul Dapat Remisi Idul Fitri, 7 Napi Korupsi
loading...
Sejumlah petugas Rutan Makassar saat melakukan sidak mengantisipasi kantibmas di dalam rutan. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Sebanyak 683 narapidana Lapas Kelas 1 Makassar dan 370 narapidana Rutan Kelas 1 Makassar, diusulkan mendapat remisi Idul Fitri 1442 Hijriah. Tujuh diantara ratusan napi lapas, berasal dari kasus tindak pidana korupsi.
Kepala Lapas Kelas 1 Makassar, Hernowo Sugiastanto mengaku, usulan remisi termasuk tujuh napi tipikor itu sudah diajukan ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham. Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku.
"Syarat remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, yaitu mempunyai surat keterangan justice collaborator, telah membayar lunas denda dan uang pengganti kerugian negara , berkelakukan baik minimal enam bulan," kata Hernowo, Jumat, (7/5/2021).
Meski demikian, dia tidak menyebut masa remisi yang diberikan kepada tujuh napi tipikor tersebut. "Itu masih sebatas usulan, ada yang 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, ada yang dua bulan. Selain napi tipikor, selebihnya napi pidana umum," tutur Mantan Kepala Divisi Pemasyarakatan Maluku itu.
Sementara itu, Kepala Rutan Klas 1 Makassar, Sulistyadi mengatakan umumnya narapidana yang diusulkan berasal dari kasus narkotika. Rinciannya 281 napi narkoba dan 89 orang napi kasus umum. "Tapi kita masih rekap jumlah memungkinkan bertambah," ujarnya.
Ratusan napi itu, kata Sulistyadi telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meski begitu dia bilang hasil pastinya dikeluarkan oleh Dirjen Pas Kemenkumham RI.
"Seperti menjalani minimal 6 bulan pidana, berkelakuan baik, dengan dibuktikan tidak pernah melanggar aturan dan tidak mendapat catatan register pelanggaran. Disamping itu, juga aktif mengikuti program pembinaan," ungkapnya.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulsel, Edi Kurniadi menjelaskan nama-nama yang diusulkan lapas dan rutan berdasarkan keputusan tim pengamat pemasyarakatan sudah bukan lagi pihaknya yang memutuskan.
"Langsung dari Dirjen Pas semua nantinya. Kita hanya merekap-rekapan saja, sudah berapa yang masuk. Hasilnya biasa keluar, H-2 Idul Fitri," jelas Edi menutup.
Kepala Lapas Kelas 1 Makassar, Hernowo Sugiastanto mengaku, usulan remisi termasuk tujuh napi tipikor itu sudah diajukan ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham. Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku.
"Syarat remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, yaitu mempunyai surat keterangan justice collaborator, telah membayar lunas denda dan uang pengganti kerugian negara , berkelakukan baik minimal enam bulan," kata Hernowo, Jumat, (7/5/2021).
Meski demikian, dia tidak menyebut masa remisi yang diberikan kepada tujuh napi tipikor tersebut. "Itu masih sebatas usulan, ada yang 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, ada yang dua bulan. Selain napi tipikor, selebihnya napi pidana umum," tutur Mantan Kepala Divisi Pemasyarakatan Maluku itu.
Sementara itu, Kepala Rutan Klas 1 Makassar, Sulistyadi mengatakan umumnya narapidana yang diusulkan berasal dari kasus narkotika. Rinciannya 281 napi narkoba dan 89 orang napi kasus umum. "Tapi kita masih rekap jumlah memungkinkan bertambah," ujarnya.
Ratusan napi itu, kata Sulistyadi telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meski begitu dia bilang hasil pastinya dikeluarkan oleh Dirjen Pas Kemenkumham RI.
"Seperti menjalani minimal 6 bulan pidana, berkelakuan baik, dengan dibuktikan tidak pernah melanggar aturan dan tidak mendapat catatan register pelanggaran. Disamping itu, juga aktif mengikuti program pembinaan," ungkapnya.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulsel, Edi Kurniadi menjelaskan nama-nama yang diusulkan lapas dan rutan berdasarkan keputusan tim pengamat pemasyarakatan sudah bukan lagi pihaknya yang memutuskan.
"Langsung dari Dirjen Pas semua nantinya. Kita hanya merekap-rekapan saja, sudah berapa yang masuk. Hasilnya biasa keluar, H-2 Idul Fitri," jelas Edi menutup.
(agn)
Explore More