alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Bawaslu Segera Terbitkan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 di Sulsel

Luqman Zainuddin
Bawaslu Segera Terbitkan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 di Sulsel
Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi (kanan) bersama Komisioner Bawaslu lainnya, Saiful Jihad. Foto: SINDOnews/Dok

MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) saat ini sedang menunggu rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 dari Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi menjelaskan, IKP 2020 merupakan instrumen untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik dan kategori kerawanan, serta sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, juga deteksi dini.

“Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pelaksanaan tahapan pilkada yang demokratis," beber Arumahi seperti dalam rilis yang diterima SINDOnews, Selasa (28/1/2020).



Dalam menyusun IKP ini, lanjut Arumahi, Bawaslu memetakan konsep kerja kerawanan dengan tiga area utama. Pertama, area internal yang terdiri dari SDM penyelenggara pilkada, ketersediaan anggaran dan fasilitas pilkada. Kedua, area eksternal terdiri dari faktor keamanan daerah, sebaran informasi hoaks, aksesibilitas daerah dan perilaku masyarakat terkait politik uang. Ketiga, area proses terdiri dari kontestasi, partisipasi, dan penyelenggaraan.

Bawaslu juga menyusun IKP 2020 dengan menitikberatkan pada empat dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Keempat dimensi yang dimaksud antara lain konteks sosial politik, penyelenggaraan pilkada yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi.

Semua provinsi dan kabupaten atau kota khususnya yang akan melaksanakan pilkada 2020 kata Arumahi, telah diminta datanya dan dilibatkan secara partisipatif termasuk stakeholder pilkada dalam diskusi mendalam penyusunan IKP ini.

Arumahi berharap, Bawaslu RI akan segera merilis IKP pada bulan Februari mendatang. Sebab, dari IKP tersebut akan kelihatan tingkat kerawanan setiap kategori dan dimensi untuk semua daerah yang melaksanakan pilkada.

Berdasarkan IKP tersebut semua pihak termasuk Bawaslu akan segera melakukan langka-langka pencegahan, begitu juga stakeholders lain seperti pemda, kepolisian dan masyarakat.



(man)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook