alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Selama Tahapan Pilkada, Bawaslu di Sulsel Proses 14 Kasus Pelanggaran ASN

Luqman Zainuddin
Selama Tahapan Pilkada, Bawaslu di Sulsel Proses 14 Kasus Pelanggaran ASN
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad. Foto: SINDOnews/Luqman Zainuddin

MAKASSAR - Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 resmi dimulai 1 Oktober 2019 yang lalu. Di Sulsel, sejak tahapan berlangsung, tercatat sudah ada 14 kasus pelanggaran.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Saiful Jihad menyebutkan, 14 kasus pelanggaran tersebut seluruhnya adalah pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Sejak masuk tahapan pilkada pada 12 kabupaten/kota di Sulsel, Bawaslu hingga saat ini telah menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 14 kasus," tulis Saiful Jihad lewat pesan praktis, Selasa (28/1/2020).



Dari 14 kasus tersebut, sambung Saiful, lima kasus di antaranya sudah diteruskan ke Komisi ASN (KASN) di Jakarta. Lima kasus tersebut menyeret tujuh orang oknum ASN.

Saiful bilang, oknum ASN yang diseret dalam dugaan pelanggaran netralitas tersebut umumnya melakukan deklarasi sebagai bakal calon kepala daerah, mendaftar ke partai atau memasang baliho sebagai bakal calon bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota.

"Proses lebih lanjut terkait dugaan tersebut, apakah terbukti atau tidak, menjadi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara, Bawaslu hanya berwenang meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada pihak yang memiliki kewenangan," aku Saiful.

Saiful merinci, 14 kasus dugaan pelanggaran netralitas ini tersebar di delapan daerah yang akan menyelenggaran pilkada 2020. Yakni, Makassar dengan satu kasus, dan telah diteruskan ke KASN.

Kabupaten Maros dengan satu kasus diteruskan ke KASN, dengan tiga orang tersangka. Tiga kasus lainya masih dalam proses klarifikasi dan penelusuran Bawaslu Maros. Hingga saat ini Bawaslu Maros menangani empat kasus.

Kemudian Kabupaten Bulukumba dengan empat kasus yang seluruhnya masih dalam proses klarifikasi. Begitupun di Luwu Timur dan Barru dengan masing-masing satu kasus yang masih dalam tahap klarifikasi.

Lalu Kabupaten Pangkep, Luwu Utara, Tana Toraja dengan masing-masing satu kasus dugaan pelanggaran netralitas yang kasusnya sudah diteruskan ke KASN.



(man)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook