alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Mahasiswa Tolak Eks Napi Narkoba Dilantik Jadi Legislator Makassar

Ashari Prawira Negara
Mahasiswa Tolak Eks Napi Narkoba Dilantik Jadi Legislator Makassar
Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak pelantikan calon anggota DPRD Makassar yang pernah terlibat kasus narkoba. Foto: Sindonews/Ashari Prawira Negara

MAKASSAR - Sejumlah Mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Garda Nusantara (GEMA GN), melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kota Makassar menolak pelantikan Rahmat Taqwa (RTQ) sebagai anggota dewan setelah terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.

Pada aksi yang digelar pada Kamis, (13/02/2020) tersebut, para mahasiswa berorasi beberapa menit di depan gedung DPRD Makassar, Puluhan mahasiswa tersebut kemudian diterima oleh salah seorang Anggota DPRD untuk melakukan audiens.

Koodinator Jenderal Lapangan Bimbim menuturkan bahwa, dirinya bersama puluhan massa yang hadir dengan tegas menolak pelantikan tersebut, lantaran melanggar konstitusi partai dimana seorang anggota tidak diperkanangkan untuk terlibat dalam kasus narkotika.



Baca Juga: Bebas dari Kasus Narkoba, RTQ Dilantik Jadi Legislator di Hari Valentine

"Kami menolak keras atas pelantikan ini besok terhadap pelantikan Rahmat Taqwa ini telah berbenturan dengan peraturan perundang-undangan atau konstitusi partai, yang positif menyalahgunakan narkotika," ujarnya.

Hal ini dinilainya bisa merusak citra dari DPRD yang menjadi perwaiklan bagi masyarakat, sehingga menurutnya hal ini memerlukan tindakan secepatnya.

"Kita tidak ingin dipimpin oleh para tindak pidana narkotika," ujar Bimbim.

Dirinya pun mengancam akan menurunkan massa yang lebih banyak, jika pelantikan tetap dilanjutkan.

"Insyaaallah kami akan melakukan konsolidasi besar-besaran untuk melakukan aksi unjuk rasa besok," katanya.

Anggota Komisi B Abdul Azis Namu yang menerima para mahasiswa tersebut menuturkan, pelantikan harus tetap berjalan lantaran ada aturan yang mengikat.

"Terkait dengan pelantikan calon DPRD kita mengacu sama aturan yang ada, ada PP dan Tatib yang mengatur kita terkait keanggotaan DPRD Kota Makassar, dimana salah satu diantara ini di tatib kita bahwa setiap calon terpilih itu berhak dilantik," katanya.

Hal ini dinilainya dapat melanggar aturan jika ngotot untuk dihentikan, apalagi hal itu telah tertuang dalam aturan diamana anggota yang terpilih berhak dilantik setelah adanya keputusan dari partai.



(agn)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook