alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Korupsi Dana Hibah KPU Makassar, Jaksa Siapkan Kontra Memori Banding

Muhammad Chaidir
Korupsi Dana Hibah KPU Makassar, Jaksa Siapkan Kontra Memori Banding
Kejati Sulsel menyiapkan kontra memori banding terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Makassar. Foto/Ilustrasi

MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan kontra memori banding terkait kasus korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar tahun 2017-2018. Langkah itu merupakan respons atas memori banding yang dilayangkan eks Bendahara KPU Makassar, Habibie, yang mengaku belum puas dengan putusan Pengadilan Tipikor Makassar.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Idil, mengakui sejak Senin (5/2/2020) lalu, Habibie resmi melayangkan memori bandingnya di PN Makassar. Ia menilai pada dasarnya putusan Hakim Pengadilan Tipikor Makassar sudah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun karena memori banding telah diajukan, tentu jaksa juga akan menyiapkan kontra memori banding.

"Saya konfirmasi ke JPUnya dan kita sudah siapkan kontra memori bandingnya," ujar Idil kepada SINDOnews.



Idil mengaku pada prinsipnya upaya banding oleh terdakwa/terpidana akan beresiko membuat hukuman justru naik. Kendati begitu upaya banding memang sepenuhnya merupakan hak terdakwa/terpidana. "Resikonya jelas bisa saja membuat hukuman bertambah, tapi itu hak terdakwa yang jelas JPU juga pasti akan membuat kontra memori bandingnya dan kita lihat bagaimana nantinya," pungkas Idil.

Sementara itu Habibie melalui kuasa hukumnya Abdul Gofur menilai upaya banding saat ini telah dilayangkan dan sementara menunggu pengadilan Tipikor Makassar. Gofur menyebut upaya banding yang resmi diajukan oleh kliennya tersebut didasari atas beberapa alasan. Termasuk dikesampingkannya beberapa poin pembelaan diri Habibie.

"Kita sebelumnya tidak puas lantaran pledoi dikesampingkan dimana telah terang kami nyatakan bahwa penetapan Habibie selaku bendahara KPU Makassar itu dipaksakan. Karena Habibie sama sekali tidak punya kompetensi dalam bidang bendahara namun tetap ditunjuk sebagai bendahara oleh Muhammad Sabri," ungkapnya.

Tak hanya itu Gofur menilai sejauh ini Habibie juga diketahui berdasarkan fakta sidang bukan merupakan aktor intelektual dalam perkara ini. Dengan alasan itu Habibie menganggap putusan pengadilan terlalu berat untuk dirinya. "Dalam perkara ini kita juga tahu Habibie bukan intelektual dader, dia juga hanya ditunjuk secara sepihak sebagai bendahara makanya kami berharap upaya banding ini nantinya bisa memberikan keadilan padanya," pungkasnya.

Diketahui dalam perkara korupsi dana hibah KPU Makassar tahun 2017-2018 Majelis Hakim yang diketuai Daniel Pratu telah menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut umum. Habibie yang dituntut 7 tahun plus denda Rp50 juta diputus Majelis selama lima tahun plus denda Rp50 juta.



(tyk)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook