TOPIK TERPOPULER

Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemkab Maros Lakukan Perampingan OPD

Najmi Limonu
Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemkab Maros Lakukan Perampingan OPD
Perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros bakal dilakukan. Foto: Dok/SINDOnews

MAROS - Pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) mengenai perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros tengah dilakukan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros, HA Patarai Amir mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah DPRD Maros.

"Saat ini masih tahap pembahasan ranperda. Perampingan OPD ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati Maros," katanya.

Dia juga mengatakan, perampingan ini juga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang baik dan berbasis kinerja.

Baca Juga: Pelaku Usaha Kepariwisataan Maros Diedukasi Digital Branding dan Pemasaran



Patarai menjelaskan, kalau dalam sistem reformasi birokrasi ini, Pemkab Maros mengajukan dua opsi perampingam dari 32 menjadi 25 atau 26 OPD.

Dalam pembahasan itu, kata dia, masih ada satu perampingan OPD yang belum disepakati, yaitu penggabungan Dinas Sosial (Dinsos) dengan Dinas Pemberdayaan, Masyarakat Desa.

"Itu belum disepakati karena dianggap belum serumpun. Apalagi Dinsos sudah punya tugas sangat berat ditambah harus mengurus 80 desa. Sehingga sangat luar biasa kalau mau digabungkan. Sehingga perlu pertimbangan matang. Ini masih kita bahas satu dua hari," paparnya.

Dia juga mengurai kalau OPD lain yang akan dirampingkan diantaranya dinas Perhubungan dengan Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman masuk di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pariwisata dengan Dispora, Dinas Pendidikan dengan Dinas Kebudayaan, dan Balitbangda dengan Bappeda.

Baca Juga: Bupati dan Wakil Bupati Maros Ekspose 100 Hari Kerja



"Kami berharap dengan perampingan ini, pelayanan ke masyarakat bisa lebih mudah dengan adanya perampingan. Itu harapan kita ketika nantinya ranperda ini ditetapkan sebagai Perda," paparnya.

Bupati Maros, Chaidir Syam menjelaskan perampingan OPD ini dilakukan karena dalam persoalan kewenangan. Dia mencontohkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan digabungkan. Sebab ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendikbud). Selain itu, kata dia, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) akan digabungkan dengan Dinas Pariwisata.

Chaidir juga mengatakan dengan adanya perampingan ini, nantinya masing-masing OPD akan ditempatkan sesuai kemampuannya. "Jadi nantinya mereka akan ditempatkan sesuai kemampuannya, sehingga nantinya bisa lebih efektif," ungkapnya.

Dia berharap dengan perampingan ini, OPD-OPD ini nantinya akan dipimpin orang-orang yang punya keahlian dan kemampuan.

Baca Juga: Sekolah Dikenai Pajak 12%, DPR Minta Pemerintah Berpikir Jernih



(agn)

preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!