Cegah Corona, Satgas Nilai PPKM Mikro di 12 Provinsi Perlu Dievaluasi

JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 (virus Corona) WikuAdisasmito mengungkapkan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di 12 provinsi perlu dievaluasi. Pasalnya dari hasil laporan pelaksanaan maupun pembentukan posko tidak mengalami perkembangan.



“Untuk itu, saya minta kepada seluruh gubernur terutama pada 12 provinsi ini untuk berkoordinasi dengan bupati dan wali kotanya untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan PPKM mikro di tingkat desa/kelurahan,” ujarnya.

Wiku menegaskan bahwa jika tidak ada laporan terkait operasional posko maka pemerintah akan kehilangan alat navigasi. Sehingga akan mempersulit dan menghambat upaya penanganan pandemi covid-19 secara efektif.

“PPKM mikro yang selama 13 minggu kemarin telah terbukti berhasil menurunkan kasus Covid-19 nasional secara drastis tentunya perlu untuk terus dipertahankan. Tantangan yang saat ini kita hadapi adalah dampak dari periode libur Idul Fitri kemarin ditambah dengan pelaksanaan PPKM mikro pada beberapa daerah yang mulai lengah,” ungkapnya.