alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

KPPN Parepare Canangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Darwiaty Dalle
KPPN Parepare Canangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
Pencanangan zona integritas yang digelar KPPN Parepare, Rabu (26/2/2020). Foto: SINDOnews/Darwiaty Dalle

PAREPARE - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Parepare, Rabu mencanangkan program reformasi birokrasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Kepala KPPN Parepare, Nursaid menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah mencanangkan pelayanan prima tanpa biaya sejak tahun 2007 yang transparan, dan akuntabel sesuai dengan arahan kementerian keuangan.

Hal itu kata Nursaid, diterapkan dalam penyaluran dana APBN pusat untuk gaji pegawai pada instansi vertikal, di antaranya Kemenag, Imigrasi, Kantor Pajak, Beacukai, Pengadilan, dan Polres.



"Dan pencanangan ini, dukungan terhadap program pemerintah pusat dalam pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM, dengan memberikan pelayanan prima tanpa biaya, dalam menjaga amanat reformasi birokrasi," Nursaid menguraikan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, Amir Syarifuddin mengatakan, tupoksi Kejaksaan dalam mengedepankan pelayanan publik secara tepat tanpa ada kepentingan menuju WBK dan WBBM.

"Kami memiliki tugas dan kewenangan di bidang penyidikan untuk pidana korupsi dan penuntutan pidana umum. Tentunya kegiatan hari ini kita dukung sebagai upaya pencegahan korupsi," papar Amir.

Kejaksaan kata Amir lagi, akan melakukan pencegahan dan penindakan yang dibuat secara berimbang. Artinya, mekanisme penegakan hukum yang dilakukan dalam suatu dugaan tidak serta merta langsung dilakukan penindakan.

"Harus bersinergi dulu dengan pemerintah daerah. Karena Kejaksaan adalah bagian dari aparat sipil negara. Jadi, tidak langsung ditindaki melainkan dilakukan sinergitas dan koordinasi," terang Amir.

Bentuk sinergitas, ujar Amir, jika ditemukan ada dugaan penyalahgunaan kewenenangan di bidang pidsus, pidum, datun, maupun intelijen akan dilakukan dulu penyelidikan.

Sementara itu, Kapolres Parepare, AKBP Budi Susanto pada kegiatan itu juga hadir mendukung KPPN menuju WBK dan WBBM. Kata dia, semua instansi sudah diwajibkan mencanangkan hal tersebut tanpa adanya tendensi yang sifatnya kepada pelayanan publik.

"Di instansi kami juga, terus mendorong wujudkan WBK dan WBBM terhadap pelayanan publik, tahun kemarin walau peringkat kedua dari Ombudsman, namun optimis akan berada ditingkat atas," tandasnya.



(man)

Berita Terkait
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook