alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kades di Wajo Keluhkan Sistem Asistensi : Mendikte dan Menyulitkan Kami

M Reza Pahlevi
Kades di Wajo Keluhkan Sistem Asistensi : Mendikte dan Menyulitkan Kami
Rapat Koordinasi percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana tahun anggaran 2020, Kamis (27/02/2020). Foto : SINDOnews/M Reza Pahlevi

WAJO - Sejumlah Kepala Desa, mengeluhkan sistem Asistensi APBDes dalam rapat Koordinasi percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana tahun anggaran 2020, Kamis (27/02/2020)

Menurut, Kepala Desa Tellesang, Muh Syukri, tim asistensi tidak mengerti akan tupoksi masing-masing dan akhirnya para kepala desa didikte seperti anak kecil. Padahal, kata Dia, APBDes dibuat oleh desa atas dasar Juknis dan Perbup itu sendiri.

“Tim Asistensi dinilai kurang memahami juknis, seakan-akan tidak mau ambil pusing dan mendikte kami, ini menyulitkan kami sebagai perangkat Desa, seharusnya tim Asistensi yang ditunjuk bisa lebih profesional," ujarnya



Ia menjelaskan, tim asistensi yang ada saat ini tidak mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan asistensi sehingga ada program prioritas desa yang dicoret padahal semua program yang termuat didalam APBDes merupakan acuan dari Permendes No. 09 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Kemasyarakatan di Desa dan Perbup.

“Desa bukan sembarang mengusulkan sebuah program. Program dalam APBDes itu sudah termuat dalam Permendes dan juga Perbup, jadi kita bukan asal-asalan saja membuat program," jelasnya

Senada dengan salah satu Kepala Desa yang berasal dari Kecamatan Tanasitolo yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, kendala lain yang sering dikeluhkan sejumlah kepala Desa yakni pencairan ADD dan DD yang sering mengalami keterlambatan

Persoalan terlambatnya ADD dan DD cair, disebabkan karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Wajo meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan anggaran disetiap desa.

Padahal menurut Peraturan Menteri (Permen) Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi untuk mencairkan ADD dan DD tahap itu hanya dengan menyertakan Laporan Konsolidasi dan Laporan Penggunaan Anggaran di setiap tahap.

"Kami seperti di persulit oleh DPMD, LPJ yang diminta seharusnya dibuat di akhir tahun, kami mau pakai apa membangun jika belum ada pencairan," kesalnya



(sss)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook