alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kajati Sulsel Isyaratkan Setop Kasus Suap DAK Bulukumba

Muhammad Chaidir
Kajati Sulsel Isyaratkan Setop Kasus Suap DAK Bulukumba
Kajati Sulsel Firdaus Dewilmar mengisyaratkan penghentian kasus dugaan suap DAK Bulukumba. Foto/SINDOnews/M Chaidir

MAKASSAR - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Firdaus Dewilmar, memberikan sinyal perihal penghentian penyidikan kasus dugaan suap DAK Bulukumba. Ia berpendapat suap yang terjadi antar-makelar, bukan kepada pejabat yang memiliki otoritas.

"Ini suap antar makelar. Kalau perkara suap yang masuk tindak pidana korupsi itu harusnya yang disuap pejabat, pejabat yang punya otoritas, dengan tujuan suap itu untuk berbuat atau tidak berbuat. Kalau antar makelar menyuap, berarti pidum (pidana umum) itu," ujarnya.

Menurut Firdaus dalam perkara ini, ke depan pihaknya akan kembali melakukan telaah. Jika kemudian benar-benar tidak cukup bukti, penghentian perkara akan dilakukan. "Tidak cukup bukti kita hentikan. Supaya ada kepastian hukum di situ."



"Kalau bukti lengkap kita buka lagi, apalagi itukan proyeknya belum jalan, anggarannya juga belum turun," sambung Firdaus.

Aktivis antikorupsi dari ACC Sulawesi, Angga Reksa, menyayangkan sikap Kejati Sulsel. Dia menuding kejaksaan tidak profesional dalam menangani perkara korupsi. "Bagaimana mungkin kasus akan dihentikan padahal sudah tahap penyidikan yang artinya sudah memiliki minimal 2 alat bukti," tukasnya.

Menurut dia, penghentian kasus tersebut tentu akan mencoreng marwah kejaksaan sebagai penegak hukum. "Ini terkesan bermain-main dalam mengusut kasus korupsi dan ini menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum," ungkapnya.

Angga mengaku belum mempercayai sepenuhnya jika perkara ini tidak melibatkan pihak pemerintah daerah dan hanya dikatakan suap antar makelar. "Tidak mungkin murni swasta, apalagi sebelumnya status perkara ini sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya bukti permulaan sudah ada namun tidak diseriusi hingga kini," ujarnya.

Diketahui perkara ini memang bermula dari cuitan seorang oknum PNS dari Dinas Pendidikan Bulukumba yang menuding adanya penyuapan untuk mendapatkan proyek irigasi yang bersumber dari dana DAK 2017 senilai Rp49,9 miliar.

Organisasi kemahasiswaan PPM kemudian menindaklanjuti dan melaporkan hal ini berikut menyerahkan hasil investigasinya ke Kejaksaan Tinggi. Dan selanjutnya Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel telah memeriksa sejumlah saksi-saksi yang terkait.

Saksi-saksi tersebut yakni saksi pelapor Andi Ichwan, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Kabupaten Bulukumba A Zulkifli Indra Jaya, Sekretaris Daerah (Setda) Bulukumba, Andi Bau Amal, dan Rosmawaty Zasil selaku Kepala Sub Bagian Persuratan dan Tata Usaha pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bulukumba serta Bupati Bulukumba, A.M Sukri Sappewali.

Namun sejak dinaikkan tahapannya hingga ke penyidikan pada Juni 2019 lalu, kasus ini hingga Februari 2020 ini tak ada kejelasan. Bahkan teranyar Firdaus Dewilmar mewacanakan untuk menghentikan perkara ini.



(tyk)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook