Disdik Makassar Diminta Tambah Jumlah Rombel untuk Tampung Siswa

MAKASSAR - Forum Orang Tua Murid mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar untuk menambah jumlah rombongan belajar (rombel) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021. Penambahan itu menyusul banyaknya lulusan SD yang tidak tertampung di SMP.

Berdasarkan data, jumlah lulusan SD sebanyak 23.408 peserta didik sedangkan daya tampung SMPN hanya 13.806. Artinya, ada sekitar 9.602 lulusan SD yang tidak bisa tertampung di SMPN.

Sedangkan di dalam juknis disebutkan bahwa daya tampung peserta didik tingkat SD untuk masing-masing romber sebanyak 28 orang, sementara SMP sebanyak 32 orang di setiap rombel .

"Jadi, banyak orang tua yang mendesak agar rombel ditambah, karena masih banyak yang tidak terjaring. Misalnya, lulusan SD mau ke SMP itu ada sekitar 24 ribu, itu hampir seperdua dari daya tampung di SMP," keluh Ketua Forum Orang Tua Murid, Herman Hafid, Jumat, (02/07/2021).

Tidak hanya itu, dia juga menyoroti pelaksanaan PPDB jalur zonasi. Apalagi ada temuan NIK dan data di Kartu Keluarga (KK) tidak sinkron. Padahal, menurutnya, hal teknis seperti ini tidak seharusnya terjadi.

Termasuk soal titik koordinat yang juga menjadi keluhan tiap tahun. "Ada juga yang mengadu pembuatan KK-nya satu tahun lebih tapi NIK-nya salah. Tidak sinkron yang ada di Akta Kelahiran dan KK. Jadi calon peserta didik tidak bisa mendaftar," ujar dia.

Herman Hafid juga menilai juknis PPDB tahun ini belum matang. Banyak calon peserta didik yang tidak terjaring. Bukan cuma persoalan daya tampung, tapi syarat untuk lulus dinilai terlalu rumit.

"Itu terjadi di SD Mangkura, sekarang jalur zonasi tidak sampai satu kelas. Karena di juknis itu dibatasi sepuluh rumah dari tempat ia mendaftar. Padahal, di Kompleks SD Mangkura itu ada banyak hotel, kantor polisi, dan tidak ada perumahan penduduk. Kenapa justru ada pembatasan sepuluh rumah dari sekolah ," beber dia.

Ketua Dewan Pendidikan Sulsel , Adi Suryadi Culla mendesak Pemkot Makassar untuk segera mengevaluasi manajemen di Disdik Makasaar.

"Jadi, jalur zonasi itu segera dievaluasi dan dibenahi merujuk pada data objektif yang ada pada data kependudukan. Jadi, perlu ditimbang jangan sampai merugikan masyarakat," ujar Adi.