Rencana Pemerintah Komersilkan Vaksin Covid-19 Dikritik DPR

MAKASSAR - Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham mengkritisi rencana pemerintah yang menunjukPT Bio Farma (Kimia Farma) membuka klinik Vaksinasi Gotong Royong (VGR) individu untuk dikomersilkan.

Hal ini sejalan dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm, melalui penunjukan PT Bio Farma dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksaan Vaksinasi Gotong Royong.



Keputusan tersebut pun tuai kritikan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham yang menyebutkan jika keputusan tersebut tentu tidak mencerminkan kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Seharusnya kata dia, vaksin tersebut dihadirkan pemerintah dengan tidak memungut tarif ke masyarakat, apalagi dengan berdalih istilah Vaksinasi Gotong Royong.

"Vaksin itu gratis, kesehatan rakyat itu tidak untuk dikomersilkan. Seharusnya vaksin ini itu tidak dijual bebas," tegas Aliyah.

Tidak hanya itu, Aliyah juga mengingatkan pemerintah, jika kondisi masyarakat saat ini dalam keadaan darurat. Sehingga katanya, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meringankan.

"Saya pikir pemerintah dari awal penanganan, sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya. Dan dengan perdagangan vaksin ini, saya pikir akan memberatkan dan akan menguntungkan sepihak saja," terangnya.



Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Pahala N Mansury menyatakan bahwa, Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat.