Dewan Atensi Lemahnya Pengamanan Aset Pemkot Makassar

MAKASSAR - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar meminta pengisian sejumlah jabatan eselon II harus benar-benar berintegritas dan memilih orang yang menguasai bidangnya. Utamanya menyangkut aset, pasalnya pembenahan dan pengamanan aset pemkot terkesan masih semrawut.

Hal itu terbukti dari adanya 12 persoalan aset yang menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) yang perlu dibenahi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sebagai syarat memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2021 ini.

"Jabatan-jabatan seperti Inspektorat, BPKAD, Pertanahan, Perizinan, PU dan sebagainya menjadi organ vital daripada pemerintah kota. Mereka ini perlu diberikan atensi yang besar. Utamanya menyangkut aset kita yang memang sampai sekarang itu masih sangat buruk," kata Anggota Komisi A, Ray Suryadi Arsyad.



Legislator Demokrat tersebut menilai orang-orang yang ditempatkan paling tidak bisa menjamin aset-aset pemerintah kota aman dan tidak menyusut seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kota Makassar ini kalau mau maju perlu ada orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, mempunyai rasa tanggung jawab dan kinerja yang baik utamanya aset, itu lebih dari 4.000 aset (lahan) kita belum ada legalitas sampai saat ini," ujarnya.

Diketahui berdasarkan laporan BPK, total ada sebanyak 4.008 dari 4.395 aset tanah Pemkot yang tak disertifikasi, artinya yang berhasil diamankan hanya sebanyak 387. Aset bergerak Pemkot totalnya mencapai 4.534 kendaraan dinas (randis), 2.792 diantaranya tak kantongi BPKB dan berpotensi hilang.



Anggota Komisi A lainnya, Rachmat Taqwa Quraisy (RTQ) juga mengutarakan hal yang sama. Dia menyakini Wali Kota mampu memilah orang-orang yang diharapkan tersebut.

"Kalau saya pengalaman itu nomor dua. Yang utama itu yang memiliki kompetensi, ini banyak ASN yang minim pengalaman tapi menguasai bidang tertentu. Nah ini yang perlu dimaksimalkan," katanya.

Termasuk yang mampu menyelesaikan persoalan aset yang hingga kini masih sulit diatasi. RTQ mengatakan mereka yang ditunjuk harus betul-betul memperlihatkan progres yang signifikan.

Pihaknya telah mengatensi hal ini dengan menargetkan penyelesaian aset lahan minimal 50 aset tiap tahunnya. "Kita di DPRD sudah rancang hal itu, kita rapatkan di komisi, itu kita target memang 50 sertifikasi aset tiap tahun, supaya ada progres. Nah ini makanya orang-orang yang ditunjuk minimal bisa mengimbangi hal ini," katanya.